Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan rasa kekecewaan rakyat Indonesia terkait masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke negeri Indonesia ini. Menurutnya, TKA sangat merugikan pekerja di Indonesia.
"Isu lain yang saya temui adalah kekhawatiran tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Kaum buruh dan pekerja yang saya temui di lapangan, mengkritisi Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang dirasakan kurang berpihak pada mereka," paparnya saat berorasi politik bertajuk 'Dengarkan Suara Rakyat' di Hall Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/6/2018).
Ungkapannya tersebut didasari dari hasil kunjungannya ke Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menemukan banyak TKA bekerja di sana. Mirisnya, bukan hanya sebagai tenaga ahli atau dalam kapasitas manajerial, namun pada tingkatan buruh, supir dan pekerja lapangan lainnya yang seharusnya pekerjaan tersebut sangatlah mampu dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia.
Tak cukup di posisi pekerjaan saja, gaji antara TKA dan tenaga kerja Indonesia pun sangat jomplang. Dan terlihat bahwa kesejahteraan TKA lebih diutamakan.
"Ini dikonfirmasi oleh hasil investigasi Lembaga Ombudsman tahun 2017, terkait isu TKA ilegal di berbagai provinsi. Ombudsman menemukan terjadinya diskriminasi perlakuan, hingga gaji yang tidak berimbang antara TKA dan tenaga kerja lokal untuk jenis pekerjaan yang sama. Bayangkan, dalam sebulan, supir TKA dapat 15 juta rupiah, sedangkan, supir tenaga kerja kita hanya dapat lima juta rupiah saja," jelasnya.
AHY tampak naik pitam melihat realita tersebut. Tapi, semuanya kembali pada pemerintah yang mengatur urusan di negara ini. Ia menegaskan agar pemerintah bersikap adil dan ketahui dulu masalah rakyatnya yang sangat mendasar di soal lapangan pekerjaan. AHY berharap pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan bangsa Indonesia.
"Saya tekankan, ini soal rasa keadilan. Kita wajib mendahulukan hak rakyat, memperoleh kesempatan kerja di negeri sendiri. Kita tidak anti asing, tapi kita tidak terima jika rakyat dikalahkan, dinomorduakan atau hanya jadi penonton di negeri sendiri," tukasnya.
Mungkin sebagian besar WNI belum tahu masalah ini. Sebab, lingkungan sekitarnya masih dirasa aman-aman saja dan keadilan selalu terpenuhi. Namun, jika kita memikirkan bangsa Indonesia di daerah lain yang seperti itu keadaannya, akankah kita terima dengan kondisi mereka? Tentunya tidak. Sebab mereka yang keadilannya dinomorduakan masih sebangsa dan setanah air dengan kita.
Untuk itu, kita harus cerdas dalam memilih pemimpin yang lebih mengutamakan kesejahteraan dan keadilan rakyatnya.
