Indonesia kembali dirundung oleh masalah pendidikan. Kali ini, bukan tentang masalah biaya pendidikan ataupun sedikit orang Indonesia yang mengenyam bangku pendidikan. Namun, lebih pada rencana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang akan mendatangkan lebih kurang 200 dosen luar negeri. Yang mana wacana tersebut memiliki probabilitas lebih tinggi untuk terealisasi sebab didukung oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Menristekdikti, M Nasir mengakui rencana pemerintah untuk mendatangkan 200 dosen dari mancanegara dengan bidang khusus sains dan teknologi, guna mendongkrak reputasi pendidikan nasional di bidang itu.

Namun, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tak setuju dengan wacana Kemenristekdikti, dengan alasan dosen asing tersebut dapat berdampak pada ketahanan nasional. Ia menuturkan agar Kemenristekdikti perlu memikirkan dengan matang keputusannya dan tak buru-buru untuk mengeksekusi rencana itu.

Bamsoet menyarankan supaya kebutuhan perguruan tinggi dalam negeri ini dibenahi terlebih dahulu, entah itu permasalahan terkait dosen-dosen Indonesia, model ketenagakerjaan dosen, sistem penggajian, persoalan fasilitas perguruan tinggi, serta ketimpangan sumber daya manusia (SDM) perguruan tinggi di perkotaan dan daerah lainnya di Indonesia. Mengingat Indonesia ini sangat beragam wilayahnya dan pastinya masih ada beberapa perguruan tinggi yang harus dibenahi akreditasinya.

Musyawarah antara Kemenristekdikti dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) juga harus dilakukan untuk mengkaji kembali wacana kebijakan itu dan menganalisis landasan yang logis agar tidak menimbulkan permasalahan baru bagi pendidikan dan riset di Indonesia.

Sekali lagi, Bamsoet berharap Kemenristekdikti harus meningkatkan terlebih dahulu kemampuan dan kualitas dosen di tanah air sebagai ilmuwan dalam kampus, dengan dukungan ekstra dan pelatihan dosen secara berkala. Sehingga perguruan tinggi di Indonesia dapat fokus dalam pengembangan riset di internal kampus serta menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kebijakan di negara Indonesia ini ibarat model pakaian, jika sudah lama dipakai dan tidak bagus lagi untuk dipakai, yang ada model tersebut malahan ditinggalkan. Padahal belum tentu moel yang baru nyaman dan aman digunakan untuk keberlangsungan hidup selanjutnya.