Indonesia sering kemasukan barang impor ilegal yang bisa meningkatkan investasi dalam negeri. Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yakni langkah pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap barang impor ilegal telah memacu tumbuhnya investasi dalam negeri. Seperti produksi telepon genggam atau Handphone dalam negeri terus meningkat.
"Adanya penegakan hukum sehingga membuat keputusan investasi mereka jauh lebih positif. Dan kemudian diakibatkan dalam bentuk peningkatan investasi. Kita berharap untuk yang handphone menurut Pak Menperin meningkat dari 5,7 juta menjadi 60 juta produksi lokal Indonesia," jelas Menteri Sri Mulyani.
Selain investasi handphone, produksi tekstil dan otomotif juga mengalami peningkatan. Menurutnya, ini adalah salah satu pencapaian positif dan kesempatan ini harus dijaga dalam mendorong peningkatan investasi di Indonesia.
Kasus lain adalah penanganan penyelundupan barang impor ilegal juga diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan negara. Di mana, barang barang impor ilegal yang tidak masuk dalam pendataan kini sudah harus tercatat.
"Penerimaan negara kita naik 67 persen dari setiap dokumen impor yang tadinya dari importir beresiko tinggi ini biasanya under valuation sekarang mereka menjadi lebih correct. Dan industri dalam negeri meningkat lebih dari 30 persen. Ini adalah hal positif yang akan kita jaga," terangnya.
Sementara itu, beberapa barang impor yang dinilai paling banyak diselundupkan, akan diamankan oleh pemerintah. Saat ini, pemerintah berhasil mengamankan 12.144 unit ponsel ilegal berbagai merek dengan nilai perkiraan barang mencapai Rp 18,2 miliar. Pengamanan ponsel ilegal tersebut tersebar di sembilan lokasi, yang berada di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Depok, dan Tangerang.
Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Hasan Aula, mengatakan sebagian besar ponsel yang diamankan pemerintah bermerek iPhone dan Xiaomi. Ponsel ini ilegal karena dimasukkan ke Indonesia secara tidak resmi, tanpa melengkapi data yang diperlukan dan pembayaran pajak.
Hasan sebagai perwakilan APSI sangat menghargai upaya pemerintah cukup signifikan menekan peredaran ponsel ilegal di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu membangkitkan kembali industri ponsel lokal. Dengan tindakan ini, pihaknya berharap handphone ilegal ke depannya bisa berkurang.
