LampuHijau DPR RI minta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan untuk mengawasi dan memeriksa Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Pasuruan - Probolinggo (Paspro), di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan yang ambruk Minggu (29/10). Kasus ini perlu mendapat perhatian serius, karena tidak sekali ini saja terjadi. Terlebih insiden terakhir memakan korban jiwa.
"Kami minta kepada kementerian PU-PERA untuk bertanggung jawab atas insiden ini," kata Moh Nizar Zahro Anggota Komisi V DPR RI, kepada INDOPOS, Senin (30/10).
Politisi fraksi Partai Gerindra tersebut mengingatkan, agar Pemerintah dalam hal ii kementerian PUPR mengerjakan proyek sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Dengan demikian, kualitas hasil pengerjaan akan berkualitas dan tidak ambruk.
"Kalau baru mau dibangun sudah ambruk, ini kan pasti pengerjaannya bermasalah dan tidak sesuai dengan RAB," ungkap politisi dari dapil Jatim XI ini.
Nizar juga menyebutkan, hendaknya kementerian dan rekanan tidak main-main dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Ia pun meminta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
"Kalau perlu kepada BPK dan KPK juga turut serta mengaudit dan mengusut ambruknya kontruksi bangunan PSN Tol Paspro itu," pungkasnya.
Senada anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Nur Hasan Zaidi turut mengecam peristiwa itu. Dia menyatakan, peristiwa tersebut harus diusut tuntas. Apakah ada pelanggaran dari sisi keselamatan kerja atau dari sisi dugaan bahan material yang tidak memenuhi spesifikasi.
"Tetapi jika saya baca berdasar berita yang ada di media, peritiswa itu karena kelalaian pekerja. Nah ini yang harus diusut apakah memang terjadi pelanggaran keselamatan kerja di perusahaan kontraktor PT Waskita itu," katanya.
Maksud pelanggaran itu, kata Nurhasan, apakah karyawan berkerja secara lembur sehingga kelelahan dan tidak fokus dalam pemasangan girder. "Seharusnya mandor bisa melihat kalau pekerjanya terlihat ada yang kecapean ya harus diistirahatkan. Jadi harus ada pengusutan dan harus ada yang bertanggung jawab karena sudah menimbulkan korban jiwa," tegasnya.
Ia minta pimpinan Komisi V agar mengagendakan pemanggilan Menteri PUPR dan PT Waskita untuk menjelaskan kejadian tersebut. "Ya kami ingin memanggil pihak-pihak terkait agar ada kejelasan dari peritiwa itu secara langsung," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pekerjaan pemasangan empat girder (erection) pembangunan flyover yang menghubungkan Desa Plososari dengan Desa Cukurgondang, mengalami insiden maut. Pada Sabtu 28 Oktober 2017, mulai pukul 13.44 WIB, telah dilakukan pekerjaan erection tiga Girder sepanjang 50,8 m dan sudah dilakukan pemasangan bresing dengan menggunakan dua crane masing- masing kapasitas 250 ton dan 150 ton.
Pada hari Minggu 29 Oktober 2017 mulai pukul 09.00 WIB dilanjutkan erection satu girder keempat. Saat girder keempat sudah pada posisi bearing pad dan akan dilakukan pemasangan bracing, girder keempat tiba-tiba goyang menyentuh girder lain sehingga menyebabkan keruntuhan. Satu orang tewas dan satu orang lainnya mengalami cidera.
Terpisah, pakar konstruksi UI Sahat Saragih menyebut, seluruh pihak terlibat dalam proyek itu harus bertanggung jawab. Baik itu Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Waskita Karya (WSKT) selaku kontraktor dan pihak konsultan pengawas.
”Jangan berlindung di balik dalih human error. Kementerian PUPR harus pasang badan (bertanggung jawab). Ini menyangkut nyawa manusia yang tidak bisa dinilai dengan uang,” tutur Sahat.
PUPR sebagai representasi pemerintah menurut Sahat, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab. Sebab, seluruh proses proyek itu dari awal sepenuhnya berada di bawah wilayah PUPR. Mulai proses tender, seleksi hingga muncul pemenang tender. Pendeknya, PUPR tidak boleh cuci tangan. Tidak cukup hanya menyantuni korban kemudian proses pengerjaan proyek secara ceroboh tersebut beres.
Sebetulnya sebut Sahat, kalau proyek itu dikerjakan secara cermat, tidak mungkin memakan korban. Apalagi umum diketahui, girder didesain untuk bisa bertahan dalam durasi 100 tahun. Sedangkan girder dalam proyek tol Paspro langsung patah dari ketinggian tidak seberapa. Kalau sesuai spesifikasi, girder itu tidak akan berantakan.
”Di mana-mana, beton itu biasanya dicetak dengan metode presspress. Saya tidak tahu, untuk beton di tol Paspro mengikuti ketentuan tersebut atau tidak,” ucapnya.
Di samping itu sambung Sahat, kalau proyek itu benar-benar dikerjakan oleh insinyur berkualifikasi, tidak mungkin berefek fatal. Itu juga akibat lemah dalam pembinaan kontraktor-kontraktor. Padahal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertugas untuk mengembangkan kontraktor supaya lebih bekualitas.
”Untungnya, kecerobohan itu terbongkar melalui insiden itu. Kalau peristiwa itu terjadi setelah dioperasikan, tentu akan lebih banyak manusia menjadi korban,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Proyek Waskita Karya I Kadek Oka Swartana mengungkapkan upaya pemeriksaan dan pencarian root cause dilakukan secara intens. Itu penting supaya kejadian serupa tidak terulang. ”Upaya pencegahan terus dilakukan dengan mengkaji dan memperbaharui seluruh aspek K3 LMP dalam melakukan pekerjaan,” kata Kadek.
Sementara Direktur Utama Waskita Karya M Choliq tidak bersedia memberi komentar. Dengan alasan tengah terlibat rapat intesif dengan jajaran direksi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), M Choliq dengan tergesa-gesa mematikan hand phone dan meminta maaf saat dihubungi. ”Mohon maaf sedang rapat,” elak M Choliq.
Berdasar data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), saham Waskita Karya dengan sandi WSKT berjalan kurang bergerak. Saham perusahaan ditutup melepuh 50 poin (2,3 persen) ke level Rp 2.150 per lembar. Saham perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar senilai Rp 29,18 triliun ditransaksikan sebanyak 390.645 lot sejumlah Rp 84,90 miliar. Sepanjang perdagangan, saham WSKT sempat menyentuh level tertinggi Rp 2.220 dan terendah di kisaran Rp 2.120 per saham.
Di sisi lain, angka kecelakaan kerja sektor konstruksi versi BPJS Ketenagakerjaan, selalu bertengger di angka 32 persen, bersaing ketat dengan industri manufaktur juga selalu berada di di kisaran angka 31 persen. Berdasar data BPJS Ketenagakerjaan, kasus kecelakaan kerja tahun lalu (hingga November) tercatat 101.367 kejadian dengan korban meninggal dunia 2.382 orang, sedang pada periode 2015 tercatat 110.285 dengan korban meninggal dunia 2.375 orang.
