Freeport Belum juga Sepakati Negosiasi Divestasi 51% Sahamnya

Freeport Belum juga Sepakati Negosiasi Divestasi 51% Sahamnya

Nur AK
29 Des 2017
Dibaca : 243x
Pemerintah bersikeras mencari cara lain untuk mengambil saham Freeport, karena Freeport belum menyepakati harga saham yang akan dibeli pemerintah.

Hingga akhir tahun ini, pemerintah masih terus melakukan negosiasi terkait divestasi 51 persen dari saham PT Freeport Indonesia. Pemerintah bersikeras mencari cara lain untuk mengambil saham Freeport, karena Freeport belum menyepakati harga saham yang akan dibeli pemerintah. Yaitu, melalui akuisisi saham Rio Tinto, perusahaan tambang Australia. Saat ini, Rio Tinto memiliki saham sebesar 40 persen di Freeport.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengatakan, langkah pemerintah untuk membeli saham Rio Tinto sudah tepat. Fahmy juga mengungkapkan, pemerintah tinggal meminta Bank Indonesia (BI) untuk melakukan negosiasi dengan Rio Tinto soal harga hak partisipasi. Jika Freeport setuju, ini bisa jadi terobosan yang mempercepat masalah divestasi saham tersebut.

"Dari dokumen yang saya miliki, hak partisipasi 40 persen itu bisa dikonversi menjadi saham setelah tahun 2022. Nah, kalau konversi tadi benar, maka seluruhnya saham yang akan dibeli ESDM akan lebih mudah," katanya.

Ia menambahkan, pembelian hak partisipasi dalam proses divestasi ini sangat tepat. Bahkan, Indonesia akan memperoleh harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli saham.

"Kenapa? Karena pada saat ini, masih dalam status hak partisipasi, belum sebagai saham itu," ungkapnya.

Pihak lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno menuturkan, empat BUMN tambang dan Pemprov Papua akan membentuk skema Special Purpose Vehicle (SPV). Meskipun demikian, Rini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai proses tersebut. Sementara proses negosiasi dengan pihak Freeport masih terus berlanjut. Namun begitu, ia tidak mengungkapkan rincian negosiasi lebih lanjut.

Ia menuturkan, kementerian yang dipimpinnya memiliki tugas menghitung pembelian saham Freeport Indonesia. Kementerian BUMN pun secara rutin berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kementerian BUMN diberikan tanggung jawab lakukan kalkulasi dan komunikasi bersama Kemenkeu dengan Freeport. Masih on progress metode divestasinya maupun metode valuation (valuasi), masih negosiasi," terang Rini.

 

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Copyright © 2019 LampuHijau.com - All rights reserved
Copyright © 2019 LampuHijau.com
All rights reserved