Hari ini, 20 Februari 2019, Presiden atau Calon Presiden Joko Widodo mengumpulkan 3000 kepala desa untuk pengarahan.
Seharusnya untuk pengarahan program Jokowi, dilakukan pada saat baru menjabat, bukan pada saat menjelang pemilu kurang dari 2 bulan lagi. Biaya pemanggilan kepala desa, dipastikan dibiayai oleh negara, pergi dan pulang dan menginap, misalnya dihitung Rp 5 juta per orang, sekitar Rp Milyar, jika 10 juta per orang, total biaya sekitar Rp 30 Milyar. Itu semua uang rakyat yang dipakai kampanye oleh capres Joko Widodo.
Hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan sebelum pemilu pilpres, Jokowi sibuk mengundang semua simpatisan ke istana. Mulai dari ustad, artis, musisi, pelawak, pengusaha, walikota, gubernur, dan sekarang kepala desa.
Semua yang diundang, difasilitasi oleh pemerintah, hal ini seperti uang rakyat dipakai oleh capres Joko Widodo untuk kampanye. Jika dilakukan jauh-jauh hari sebelum mendekati kampanye, masih relevan, dalam rangka pengarahan pembangunan, tetapi jika sudah dekat dengan pemilu, apakah dalam rangka pengarahan pembangunan atau pengarahan kampanye?
Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu, hanya bisa mengimbau, tidak bisa melakukan tindakan apapun, seperti biasa, tanpa ada respon, seperti tidak punya kuasa.
