Jokowi Kencingi PDI Perjuangan di Pemilu 2024
Admin
27 Sep 2023
Dibaca : 1547x
Jokowi bisa berkhianat ke PDI Perjuangan di Pemilu 2024
Jokowi terus bermanuver untuk berusaha tetap berkuasa di periode selanjutnya, ada apakah? Beberapa sebab jika seorang presiden sebelumnya ingin tetap berkuasa, bisa jadi karena:
- Ada kesalahan yang ditutupi, misalnya korupsi.
- Ingin keluarganya mengambil alih kekuasaan, dengan cara apapun, ingin keluarganya menggantikannya. Sehingga ada istilah cawe-cawe di pemilu, ikut turut campur mengatur kemenangan calon presiden selanjutnya. Presiden yang tidak ada malunya sama sekali, bukannya untuk melaksanakan pemilu secara jurdil, malahan ikut mengatur calon dan proses kemenangan calon presiden berikutnya.
- Telah terjadi kolusi dengan kroni-kroni hitam, agar selamat bersama. Jika kalah calon yang dianggap bisa menyelamatkan, atau isitlah sekarangnya, melanjutkan program, seperti pelemahan KPK, pro investor asing, pro konglomerat, dll.
Ada beberapa pertanyaan yang sampai sekarang belum jelas jawabannya:
- Ijazah, asli atau palsu, karena banyak sekali berita bahwa Jokowi menggunakan ijazah adik iparnya, Hari Mulyono. Tidak ada penjelasan dari Jokowi sampai saat ini.
- Pada saat Gibran RakaBuming Raka mau mencalonkan diri menjadi Walikota Solo, terjadi keributan antara Jokowi dan PDI Perjuangan, karena beda pendapat. Jokowi ingin Gibran yang maju, tetapi PDI Perjuangan ingin Achmad Purnomo. Sudah menjadi rahasia umum KPK menjadi alat pemerintah untuk menekan partai-partai. Sepertinya ini dilakukan dalam proses pencalonan Gibran menjadi walikota Solo oleh PDI Perjuangan.
- Maksud tujuan Kaesang menjadi ketua umum PSI, apakah untuk menunjukkan bahwa PDI Perjuangan, sama saja dengan anaknya. Apakah keluarga Jokowi yang sedang berkuasa ingin berpindah partai ke PSI?
- Ada juga rakyat yang masih mempertanyakan tentang IKN (Ibu Kota Negara), apakah maksudnya dengan pemerian konsesi ke warna negara China 190 untuk menempati luas tanah 34.000 hektar? Jika warga negara China sudah beranak pinak di tanah Indonesia, langsung menjadi warga negara Indonesia. Dan bagaimana mungkin IKN dibangun oleh negara lain, rakyat Indonesia yang membayar sewanya, dan keluar peraturan wajib belajar Bahasa Mandarin. Apa maksudnya? Jika itu terjadi, maka 100 juta penduduk Indonesia akan langsung bertambah, oleh warga negara China, dan akan menjadi warga negara Indonesia. Apakah ini untuk pemilu-pemilu selanjutnya, akan dikuasai oleh etnis China? Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan PDI Perjuangan?
- Kasus investor yang mendapatkan HGU 30 tahun dan bisa diperpanjang 80 tahun kemudian di pulau Rempang, apakah itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia? Karena investor dari China di proyek-proyek sebelumnya selalu menggunakan tenaga kerja dari rakyat China sendiri, mulai dari buruh kasar sampai tenaga ahli. Tenaga kerja Indonesia hanya bisa gigit jari, itu juga kalau masih punya jari!
- Jika Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, maka sama saja Jokowi mengencingi PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan sudah memiliki calon sendiri untuk pemilu 2024. Apakah strategi pemaksaan Gibran menjadi calon walikota ke PDI Perjuangan 2019 akan terjadi lagi untuk pemaksaan Gibran menjadi cawapres Prabowo di pemilu 2024?
Artikel Terkait
Artikel Lainnya