Lampuhijau.com - Kampanye Jokowi pada pidato kebangsaan Konvensi Rakyat di Sentul International Convention Centre tanggal 24 Februari 2019 yang lalu menawarkan program-programnya jika terpilih kembali sebagai Presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Beberapa program Jokowi yaitu akan meluncurkan tiga kartu baru yaitu kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah dan Kartu Prakerja.
Khusus untuk kartu prakerja, Jokowi memastikan bahwa pemegang kartu prakerja akan mendapatkan honor dalam kurun waktu tertentu selama yang memegang kartu belum bekerja atau masih nganggur. Hal ini kembali disampaikan Jokowi saat berkampanye di Villa Istana Bunga, Lembang, Kabupaten Bandung, Minggu (10/03) kemarin. "Sebelum mendapatkan pekerjaan nanti yang megang kartu ini akan diberikan insentif honor",ujar Jokowi.
Program kartu ini ternyata membuat polemik di masyarakat sampai kalangan elite politik ikut buka suara terkait janji Jokowi ini. Wakil Presiden Jusuf kalla sendiri mengaku belum mengatahui secara pasti apa yang dijanjikan Jokowi mengenai Kartu Prakerja ini. JK menjelaskan bahwa untuk memberikan insentif kepada pengangguran akan memerlukan biaya yang sangat besar dan APBN kita belum mampu untuk mendanainya.
"Butuh dana yang besar untuk program itu dan APBN tahun 2019 ini belum membahasnya, ada negara yang sudah melaksanakan program itu seperti Amerika, Kanada dan Australia, tapi sudah maju dan penduduknya sedikit yang nganggur" ujar JK. Untuk di Indonesia sendiri yang banyak penduduknya harus dihitung dulu berapa anggaran yang akan disiapkan tambahnya lagi.
Sementara itu dari kubu BPN Prabowo Sandi yang juga juru bicara debat BPN, Ahmad Riza Patria mengkritik apa yang diiming-imingi Jokowi lewat kartu prakerja tersebut. Riza menganggap bahwa itu semua hanya gombal dan janji palsu semata untuk menarik simpati masyarakat khususnya kalangan milenial karena target kartu prakerja itu untuk mereka yang baru lulus sekolah dan kuliah yang belum kerja.
Juru bicara BPN lainnya, Ferdinand Hutahean menilai bahwa kartu prakerja Jokowi tidak masuk akal dan hanya trik Jokowi saja untuk menggaet suara masyarakat. "Itu di luar batas nalar berpikir melihat dari struktur APBN kita selama ini, yang mana itu berat. Untuk menggaji honorer saja APBN kita saja terbentur, bahkan sering terlambat," ujar Ferdinand yang juga Politisi partai Demokrat.
Masyarakat kebanyakan yang awam mengenai biaya atau anggaran dari APBN terkait dana untuk kartu prakerja ini hanya melihat apakah benar kalau kartu prakerja itu bisa dilaksanakan atau hanya sekedar janji Jokowi saja. Polemik di masyarakat pasti terjadi terutama bagi kalangan honorer yang sudah sekian lama bekerja atau mengabdi pada negara namun masih belum dirasakan mendapatkan penghasilan yang pantas, sudah bisa dipastikan akan memprotes jika mereka yang belum bekerja mendapatkan honor dari pemerintah.
