Lembaga survei bisa menjadi alat promosi di setiap pemilu, tetapi apa masih dipercaya oleh rakyat, jika Lembaga survey melakukan kesalahan berkali-kali. Dan yang lebih parahnya, hasilnya jauh sekali dari hasil kenyataan penghitungan biasa.
Dulu, waktu belum ada lembaga survei, belum ada quick count, semuanya menunggu hasil penghitungan manual. Setelah ada Lembaga survei, sebelum pencoblosan dan setelah pencoblosan mereka selalu menampilkan hasil surveinya, tapi masih saja salah.
Lembaga survei membuat opini publik agar memilih yang menang saja, karena pilihannya akan kalah, hal ini akan membuat perubahan dalam memilih dalam pemilu. Tetapi makin seringnya salah prediksi dan kesalahannya diatas margin error.
Cara kotor untuk mempengaruhi pemilih yang belum memutuskan, yaitu dengan lembaga survei. Lembaga survei bayaran yang bertugas membuat opini publik bahwa pilihan Lembaga survei yang akan menang. Bagi pemilih yang tidak berpikir bahwa Lembaga survei bisa dibayar, pasti pemilih akan berpikir, ngapain pilih yang kalah, malahan jadi golput saja.
Data kesalahan Lembaga survei terjadi di Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Semua partai oposisi ditekan perolehan surveinya. Sebagai contoh hasil survei di pilkada Jawa Barat pasangan Sudrajat – Ahmad Syaikhu hanya diperkirakan mendapat 8,2% suara. Dan itu dilakukan setelah berkali-kali survei, bukan hanya sekali. Kenyataannya pada saat penghitungan bisa mencapai 28,74%. Mungkin saja jika Lembaga survei tidak terus menerus mempublikasikan tentang hasil surveinya, bisa saja hasil yang didapat oleh pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu lebih dari 28%. Dengan mempubikasikan terus-menerus hasil survei, akan menekan suara yang akan diperkirakan lembaga survei kalah. Menjadi kurang peminat. Hal sama juga dilakukan Lembaga survei terhadap pilkada Jawa Tengah. LSI Denny JA hanya menghasilkan survey 13% untuk Sudirman – Ida, ternyata hasil perhitungan manual mencapai 41%.
Hal ini menunjukkan kegagalan lembaga survei dalam melaksanakan tugasnya atau keberhasilan lembaga survei dalam menggiring opini publik?
Semoga rakyat Indonesia memilih pada pilpres 2019 sesuai keyakinannya tanpa pertimbangan lembaga survei.
