Lampuhijau.com - Koalisi parpol yang diperjuangkan selama ini dianggap bukan koalisi misi, bukan ideologi, tetapi koalisi kecocokan harga. Alias ada 'mahar' untuk dukungan tertentu. Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya, Drs H Joko Siswanto, MSi melihat fenomena itu yang terjadi selama ini.
"Di politik Sumsel, saya melihat partai papan tengah itu jual mahal," ujarnya tadi malam. Tak heran kadang menentukan koalisi di tenggat-tenggat waktu. Meski suaranya tidak banyak, tapi dibutuhkan karena penentu.
"Partai tengah itu memiliki 5-6 kursi. Sementara partai atas di Sumsel PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, dan Gerindra dengan 10-13 kursi," ujarnya. Dan partai bawah itu PPP dan PBB masing-masing 2 kursi. Menurutnya, kursi partai tengah menjadi mahal karena bagi partai atas, untuk mengusung calon cukup dengan koalisi 1 partai tengah. Sementara partai bawah itu pelengkap saja.
Di Pilgub Sumsel, suara PKS menjadi sangat dibutuhkan untuk menentukan calon tertentu. "Karena sampai saat ini PKS belum menentukan sikap. Sekarang kursinya jadi perebutan calon belum cukup kursi," ujarnya.
Dia mengaku, kalau melihat peta politik saat ini, maka potensi Pilgub Sumsel hanya 3 calon. Yang pertama Dodi karena sudah cukup kursi, kedua Ishak Mekki, dan ketiga antara Saifudin Aswari dan Herman Deru yang masih harus cukupi kursi. "Ada potensi perebutan suara PKS oleh Saifudin Aswari dan Herman Deru. Gerindra itu butuh satu partai tengah saja, maka sudah cukup usung Aswari," sebutnya. Atau bisa juga jadi alternatif, keduanya bergabung walau sulit.
Lalu bagaimana PDI Perjuangan yang juga belum menentukan pasangan? Joko melihat PDI Perjuangan menunggu detik detik terakhir. Karena sebagai partai atas, posisinya bisa nomor 1 dan nomor 2. "Kalau mau nomor 1, berarti siapa kader yang memiliki elektablitas tinggi untuk diusung. Ini problemnya," ujarnya. Jika nomor 2 atau cukup wakil, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Giri Ramanda cukup dan bisa mendongkrak suara Dodi Reza.
Terpisah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta mundur bagi kepala daerah yang akan maju dalam Pilgub. Ini dinilai untuk memberikan rasa keadilan dalam pesta demokrasi tingkat daerah.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Soni Sumarsono mengatakan hal itu akan menciptakan kondisi yang ideal dalam pilkada.
"Idealnya demikian. Harusnya mundur. Tetapi regulasi saat ini, anggap sebagai bahan pemikiran. Kata orang 'enak aja, nggak kepilih bisa balik lagi'. Begitu," ujarnya, kemarin (27/11).
Aturan yang ada sekarang, menurutnya hanya mengatur soal cuti bagi petahana yang maju. "Tapi berlaku jika masih dalam satu provinsi. Jika maju di provinsi lain, wajib mundur dari jabatan," imbuhnya.
Soni menambahkan Kemendagri juga akan melakukan pembahasan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait mundur atau tidaknya kepala daerah yang maju. "Iya, tapi untuk Pilkada nanti, bukan sekarang," sebutnya. Untuk revisi UU butuh waktu dan pembahasan dengan DPR RI.
