Tutup Iklan
ObatDiabetes
  
Mensos Menampik Kode '1 Jari' PKH Tak Ada Hubungannya dengan Pilkada Jatim 2018

Mensos Menampik Kode '1 Jari' PKH Tak Ada Hubungannya dengan Pilkada Jatim 2018

Nur AK
3 Mei 2018
Dibaca : 105x
Menteri Sosial Idrus Marham membantah bahwa hal itu tidak berhubungan dengan politik praktis dalam Pilkada Jatim mendatang.

Masyarakat Jawa Timur masih digegerkan dengan kode '1 jari' yang dibentuk oleh sejumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hal itu diduga berhubungan dengan kampanye Pilkada Jatim 2018 dengan nomor urut satu, yakni cagub-cawabub Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

Namun, Menteri Sosial Idrus Marham membantah bahwa hal itu tidak berhubungan dengan politik praktis dalam Pilkada Jatim mendatang.

Sebelumnya, Jaringan Alumni Muda PMII (JAMPI) dan Forum Alumni Muda (FAM) GMNI yang awalnya menemukan kode tersebut. Mereka melarang adanya kode-kode tertentu yang berbau kontestasi pilkada karena Mensos sendiri yang mempunyai komitmen membersihkan PKH dari politik praktis.

Alasannya, Khofifah merupakan mantan Menteri Sosial, yang sempat menggarap intens PKH untuk mengatasi kemiskinan, yang menjadi program Presiden Jokowi. Saat ia resmi menjadi cagub di Pilkada Jatim 2018, ia mundur dari jabatannya yang posisinya digantikan Idrus Marham.

Temuan JAMPI dan FAM GMNI beberapa waktu lalu saat mengawasi program PKH ialah foto para pendamping PKH yang ramai-ramai mengacungkan 1 jari di Kabupaten Probolinggo. Kemudian, akun media sosial Instagram dengan tagar #pkhkabblitar #pkhkecselopuro, menunjukkan salah seorang pendamping PKH bersama warga penerima manfaat PKH ramai-ramai mengacungkan kode '1 jari', yang diposting April 2018.

Selain itu, mereka juga menemukan sejumlah foto pendamping PKH di Tulunggagung yang menjadi bagian dari kegiatan acara bertajuk "Pembulatan Tekad Pemenangan Khofifah-Emil", yang dihadiri oleh pasangan Pilkada Nomor urut 1 tersebut. Acungan 1 jari juga dimukan di acara tersebut.

Terakhir adalah penemuan foto 6 orang mengacungkan kode '1 jari' yang di belakang mereka tertulis 'PKH Kediri Luar Biasa'.

Menurut Ketua JAMPI Jawa Timur, Abdul Hamid dan Ketua FAM GMNI Jawa Timur, Rangga Bisma, menilai masyarakat Jawa Timur tak bisa berharap ketegasan dan netralitas dari pendamping PKH. Kecuali jika mantan Menteri Sosial RI adalah orang netral, larangan penggunaan kode-kode yang berbau Pilkada pun akan mudah untuk diasosiasikan.

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Copyright © 2018 LampuHijau.com - All rights reserved
Copyright © 2018 LampuHijau.com
All rights reserved
Tutup Iklan
glowhite