Amerika Serikat (AS) akhirnya berkoar menyatakan sikapnya terhadap krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang tak lain adalah etnis Rohingnya. AS menyebut tindakan itu tak masuk akal dan mengecam keras pembersihan etnis terhadap warga muslim Rohingya.
Melalui pembelaannya, AS meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mendesak militer Myanmar bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tak hanya itu, DK PDD juga diminta untuk memberi tekanan kepada Aung San Suu Kyi agar mengakui bahwa tindakan mengerikan memang tengah terjadi di negaranya.
"Pasukan terkuat di pemerintahan Myanmar membantah tengah melakukan pembersihan etnis di Rakhine. Lalu untuk memastikan agar tidak ada pihak yang tahu kebenarannya, mereka menghalangi akses ke Rakhine bagi siapapun atau organisasi manapun yang bisa membuktikan kekejaman mereka, termasuk DK PBB," tutur Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, dikutip dari laman Irrawaddy, Rabu (14/2/2018).
Haley juga menyerukan pembebasan terhadap dua wartawan Reuters yang ditangkap karena membuat laporan investigasi mengenai pembantaian warga muslim Rohingya. Menurutnya, penangkapan terhadap keduanya hanya siasat pemerintah untuk menyalahkan media.
Meski demikian, segala desakan atas tindakan DK PBB kemungkinan besar akan mendapat perlawanan dari negara pemilik hak veto, Rusia dan China. Keduanya mengatakan bahwa situasi di Rakhine saat ini sudah mulai stabil dan terkendali.
Namun, laporan mengenai kondisi yang stabil dan terkendali itu nampaknya belum bisa dibuktikan kebenarannya. Pasalnya hingga kini masih ada cerita kekerasan terhadap Rohingya di Rakhine yang hanya berasal dari para korban.
Laporan investigasi Reuters mewawancarai warga Buddha penduduk desa yang mengaku membakar rumah orang Rohingya, mengubur dan membunuh warga muslim.
Selain itu, laporan ini juga pertama kali memuat pengakuan tentara dan polisi militer. Anggota polisi militer membeberkan gambaran operasi untuk mengusir habis warga Rohingya dari Inn Din. Ia mengakui militer berperan besar dalam operasi ini.
Selama ini, pemerintah Myanmar kerap menghalangi perwakilan PBB saat hendak melakukan investigasi langsung di Negara Bagian Rakhine. Kejadian ini seolah menjadi 'bukti' baru tentang kondisi di Myanmar saat ini yang memang perlu diselidiki.
Bahkan juru bicara PBB, Farhan Haq, mengatakan laporan terakhir yang didapat memiliki rinciannya yang sangat memprihatinkan. Hal ini semakin membuktikan perlunya penyelidikan menyeluruh oleh semua otoritas agar kekerasan di Negara Bagian Rakhine dan serangan terhadap komunitas di sana bisa segera terbongkar.
