Lampuhijau.com - Panglima TNI, Gatot Nurmantyo tahun depan akan memasuki masa pensiun, dan sebagai gantinya, Presiden Jokowi sudah mengusulkan satu nama yaitu Kepala Staf Angkatan Udara ( KSAU ), Marsekal Hadi Tjahjanto. Usulan Jokowi ini rencananya akan disampaikan kepada anggota DPR RI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan yang bersangkutan menjadi Calon Panglima TNI.
Walaupun penunjukan Panglima TNI adalah hak Prerogatif presiden, namun jika DPR RI menolak calon yang ditunjuk presiden maka presiden harus mencari nama baru untuk dicalonkan. Partai Gerindra yang diketahui menjadi partai yang berseberangan dengan pemerintah, rencananya akan jadi fraksi DPR RI yang cukup keras untuk menguji Hadi Tjanjanto ini.
Menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, wlaupun Panglima TNI ditunjuk oleh presiden namun uji kelyakan dan kepatutan ini harusnya tidk bersifat formlitas karena posisi Panglima TNI sangatlah strategis menyangkut keamanan dan kepentingan negara. "Kami menilai tidk ada ide-ide yang luar biasa dari Hadi selama menjabat KSAU' karen itu kami akan mencermati, mendengar dan mendalami apa yang menjadi pandangan beliau, dari situ kami bisa mengmbil sikap atas pandangan pak Hadi", jelas hmad Muzani.
Sementara itu, dari partai yang merupakan partai pemerintah yaitu PDIP melalui TB. Hasanudin mengatakan bahwa sosok Hadi Tjahjanto sudah memenuhi syarat sebagai calon Panglima TNI. "Dari UU khan sudah jelas bahwa syarat menjadi Panglima TNI dari kepala staf atau mantan kepala staf, apa lagi yang mau diperdebatkan", ujarnya.
Dari Partai Nasdem yang merupakan partai pendukung pemerintah juga mengatakan hal yang senada dengan apa yang disampaikan PDIP bahwa syarat Panglima TNI yang masih aktif berstatus kepala staf atau mantan kepala staf, jadi kami terima", kata Supiadin Aries salah satu anggota fraksi DPR dari Partai Nasdem.
Dari kubu Golkar malah mendukung dan mendorong Hadi Tjahjanto segera di angkat menjadi Panglima TNI, alasannya karena Hadi tjahjanto dinilai masih bersih dalam segala aspek dan tidak akan berpolitis.