LampuHijau – Polemik proyek Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Kota Tepian oleh dua kota utama di Kaltim; Samarinda dan Balikpapan, belum menemui titik temu. Petinggi dua pemerintah kota, termasuk DPRD-nya, sudah angkat bicara. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pun sudah mengomentari. Kali ini, para tokoh masyarakat di Kaltim bersuara. Benang merah yang diambil, keberadaan lapangan terbang tersebut punya efek positif bagi provinsi ini.
Pemkot dan DPRD Balikpapan sebelumnya keberatan atas kabar rekomendasi perpanjangan runway (landasan pacu) Bandara APT Pranoto di Samarinda oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Dilihat dari sudut pandang masing-masing daerah, sama-sama mempunyai kepentingan terhadap bandaranya,” ujar Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kaltim (PWNU) KH Muhammad Rasyid, kemarin (16/11).
Dari kacamata Rasyid, yang terjadi selama ini muncul ego sektoral yang memengaruhi pikiran. Semestinya, hal itu tak menjadi dominan. Meski demikian, bukan berarti persoalan tersebut tak bisa diselesaikan.
Menurut dia, yang diperlukan sekarang adalah Pemkot Balikpapan dan Samarinda duduk bersama dengan difasilitasi gubernur. Pengambil kebijakan di Kemenhub turut dihadirkan. Sebab, kebijakan pengoperasian dan pengelolaan bandara udara merupakan kewenangan kementerian. “Perlu kesepakatan saja dengan berunding supaya kepentingan dua daerah ketemu,” ungkapnya.
Sekretaris Umum Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (Ikapakarti) Kaltim Sudarno menuturkan, nota keberatan yang dilayangkan Pemkot dan DPRD Balikpapan merupakan hal yang lumrah, namun tak beralasan. Kata mantan anggota DPRD Kaltim periode 2009–2014 itu, seluruh daerah perlu maju, apalagi ibu kota provinsi.
Jadi, tak ada alasan Balikpapan menolak bila nantinya panjang runway Bandara APT Pranoto diperpanjang dari 2.250 meter menjadi 2.500 meter atau setara Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan. “Mau jadi 2.750 meter, 3.000 meter, atau 3.250 meter sangat baik sebagai ibu kota. Fasilitas ibu kota itu (bandara representatif) sudah terlalu lama dinikmati Balikpapan. Wajar lah Samarinda juga memiliki,” ucap pria berkacamata itu.
Dia menyampaikan, kehadiran bandara di Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara, itu secara otomatis berdampak terhadap berkurangnya jumlah penumpang di Bandara SAMS Sepinggan. Hanya, tinggal seberapa besar pengaruhnya. Sudarno yakin, Angkasa Pura pasti memiliki strategi agar bandara di Kota Minyak tetap ramai. “Perlu kedewasaan. Yang penting kemaslahatan bagi masyarakat jadi yang utama,” kuncinya.
Ketimbang petinggi Balikpapan memprotes lapangan terbang di Samarinda, lebih baik mereka mengkritisi pelayanan di bandar udara yang berstatus internasional tersebut. Mulai tarif parkir yang terlampau mahal, banyaknya calo, hingga angkutan pelat hitam. “Itu yang jelas-jelas langsung dirasakan masyarakat,” paparnya.
Di tempat terpisah, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kaltim Andi Sofyan Hasdam mengatakan, agak sulit menjadikan spesifikasi bandara di Samarinda di bawah Balikpapan. Mantan wali kota Bontang dua periode itu menganggap, titik persoalan karena salah perencanaan dari awal. Terlebih, bila bandara di Loa Kulu, Kutai Kartanegara, jadi dibangun. “Jadi penerbangan 3 in 1. Semua mendarat di daerah yang berdekatan,” tuturnya.
Dengan dua bandara beroperasi saja, Bandara Sepinggan diprediksi lebih sepi dibanding kondisi sekarang. Sebab, pangsa pasar selama ini berasal dari lima kabupaten/kota di sekitar Samarinda (Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahulu, Bontang, dan Kutai Timur).
Dia menyebut, pengaturan jadwal dan intensitas penerbangan merupakan kehendak pasar. “Kalau (menurut) saya, biarkan keduanya berjalan saja dulu. Sudah lah terima ini. Semakin bagus fasilitas, yang diuntungkan rakyat. Biarkan masyarakat memilih,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komunitas Pemerhati Balikpapan Arifu Amin menilai, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dirasa kurang tepat bila mengurusi proyek landasan pacu Bandara APT Pranoto. “Kan anggarannya dikucurkan lewat APBD Kaltim. Bukan dari APBD Balikpapan. Jadi, kurang pas kalau sampai menolak atau keberatan dengan rencana perpanjangan runway itu,” paparnya kemarin.
Dia menilai, lebih baik Pemkot dan DPRD Balikpapan memperjuangkan anggaran di APBD Kaltim untuk Balikpapan. Kemudian memprotes bila memang tak adil untuk Kota Minyak. Apalagi, setahu dia, bantuan keuangan ke kota ini memang masih rendah. “Jangan buang-buang waktu untuk mengkritisi proyek di kota lain. Baiknya sama-sama kita meminta keadilan soal bantuan provinsi untuk Balikpapan,” saran pengusaha tambang asal Balikpapan itu.
Diketahui, 2016 lalu, Balikpapan tak mendapat bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim. Namun, tahun ini, pemkot baru mendapat bantuan keuangan provinsi Rp 52 miliar.
Pendapat lain diungkapkan Pendeta Dr Samuel Kusuma dari Gereja Bethany Balikpapan. Kepada Kaltim Post, Samuel menuturkan, keberadaan bandara yang juga populer dengan nama Bandara Samarinda Baru (BSB) itu tidak perlu jadi polemik. Mengingat keberadaan bandara tersebut tujuannya memudahkan masyarakat. Sama-sama baik untuk Kaltim dan rakyat yang diuntungkan. “Tidak ada masalah,” katanya. “Tapi harus bersinergi,” sambungnya.
Menurut dia, operasional Bandara APT Pranoto dan Bandara SAMS Sepinggan harus mengedepankan asas ekonomi. Tanpa melupakan butir kelima dalam Pancasila. Yakni, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Apalagi, tahun depan proyek Tol Balikpapan-Samarinda rampung. Sehingga mobilitas warga semakin tinggi.
“Pasti pembangunan Bandara Samarinda sudah sesuai tata ruang. Keberadaannya bisa menghemat biaya. Tapi bagaimanapun, pemerintah harus memikirkan keberadaan Bandara Sepinggan yang lebih dulu ada dan harus utama,” katanya.
Samuel kemudian menawarkan konsensus 5–10 tahun ke depan. Pemufakatan bersama ini dibuat untuk memastikan keberadaan bandara di Samarinda dan Balikpapan yang hanya berjarak sekitar 115 kilometer saling bersinergi. Bukan sebaliknya. “Semua pihak harus duduk bersama, kami siap memberikan masukan,” terangnya.
Sebelumnya, petinggi pemerintahan daerah di Samarinda agaknya tak tahan untuk tidak angkat bicara mengenai nota keberatan kota tetangga, Balikpapan. Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan, warga Kota Tepian selama ini selalu kehilangan 6 jam untuk waktu tempuh pulang-pergi ke bandara di Balikpapan.
Hal itu, terang dia, tak produktif dan tidak cocok dengan smart city yang sedang dijalankan. Sekalipun yang membangun Bandara APT Pranoto adalah Pemprov Kaltim, tapi operator akan diserahkan ke Kemenhub atau Angkasa Pura I.
Di Balikpapan, Rizal Effendi bersikukuh menolak perpanjangan landasan pacu Bandara APT Pranoto. Dia keberatan jika bandara di Sungai Siring, Samarinda Utara, dibangun dengan standar yang sama seperti Bandara Sepinggan.
KATA MEREKA
“Dilihat dari sudut pandang masing-masing daerah, sama-sama mempunyai kepentingan terhadap bandaranya. Perlu kesepakatan saja dengan berunding supaya kepentingan dua daerah ketemu”
KH Muhammad Rasyid
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kaltim
“Mau jadi 2.750 meter, 3.000 meter, atau 3.250 meter sangat baik sebagai ibu kota. Fasilitas ibu kota itu (bandara representatif) sudah terlalu lama dinikmati Balikpapan. Wajar ‘lah Samarinda juga memiliki”
Sudarno
Sekretaris Umum Ikapakarti Kaltim
“Kalau (menurut) saya biarkan keduanya berjalan saja dulu. Sudahlah terima ini. Semakin bagus fasilitas, yang diuntungkan rakyat. Biarkan masyarakat memilih”
Andi Sofyan Hasdam
Ketua KKSS Kaltim
“Pasti pembangunan bandara Samarinda sudah sesuai tata ruang. Keberadaannya bisa menghemat biaya. Tapi bagaimanapun, pemerintah harus memikirkan keberadaan Bandara Sepinggan yang lebih dulu ada dan harus utama”
Pendeta Dr Samuel Kusuma
Gereja Bethany Balikpapan
