Aktivis organisasi sosial dan HAM, Ratna Sarumpaet menggandeng masyarakat Jawa Tengah (Jateng) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan status hukum Gubernur petahana Jateng, Ganjar Pranowo, dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.
Saat ditemui di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018), Ratna mengaku hanya ingin mendapatkan kepastian terkait kedudukan kasus Ganjar Pranowo. Pasalnya, masyarakat Jateng akan menghadapi kotak suara di mana ada nama Ganjar di Pilkada mendatang.
Selain itu, Ratna juga ingin menyampaikan kritikan terhadap pemerintah yang mana mengizinkan tokoh yang tersangkut dalam pusaran kasus korupsi pada mencalonkan dirinya di Pilkada 2018.
"Jadi ini sebenarnya hanya untuk menghilangkan keraguan, dan juga semacam kritik terhadap pemerintah. Kenapa kalau orang sudah terlibat kasus masih diperbolehkan. Itu kan menimbulkan ini. Kita ingin Pilkada yang bertanggung jawab, yang bersih orang-orangnya," tegasnya.
Ia mengungkapkan, dari hasil kedatangannya itu, belum bisa membuahkan hasil yang diinginkan. Wanita bermarga Sarumpaet itu mengaku tak bisa bertemu langsung dengan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Melainkan hanya bertemu bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas). Dumas pun hanya menyebut status Ganjar masih sebagai saksi.
Kendati demikian, ibu kandung dari Atiqah Hasiholan ini berharap Ganjar tetap bisa diperiksa penyidik KPK sebelum Pilkada Jateng dimulai. Apalagi kasus Ganjar sudah tercium lama oleh masyarakat, namun etap belum ada pernyataan tegas dari KPK untuk menangani kasus tersebut. Seakan-akan KPK bersembunyi dari aksi protes warga.
Ratna juga tak ingin KPK membeda-bedakan pihak dalam penyelidikan kasus korupsi. Ia membandingkan kasus penyelidikan Ganjar dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
"Saya bilang, mungkin ya enggak adil juga kalau kita lihat kasusnya Sandi ya. Waktu Pilkada Jakarta, Sandi itu kan ada kasus (reklamasi) juga. Dan dia dipanggil KPK dengan ketat. Ini Ganjar kemaren dipanggil, minta (dipanggil ulang) setelah Pilkada, dan diberikan. Jadi ini sikap-sikap yang tidak profesional," tutup pendiri Ratna Sarumpaet Crisis Centre itu.
