Tudingan baru mengenai pengadaan e-KTP tertuju pada tiga partai besar di DPR diduga yang membuat proyek pengadaaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) pada 2011-2013. Adapun ketiga partai itu adalah yang disebut sebagai partai kuning, partai merah, dan partai biru. Hal itu yang diungkapkan oleh Direktur PT Cisco System Indonesia Charles Sutanto Ekapraja saat bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/1/2018).
Sebelum mendapat pengakuan dari Charles, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eva Yustisiana menanyakan perihal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Charles. Dalam BAP tersebut, Charles menyebut bahwa pengadaan e-KTP merupakan proyek multi partai
Charles lantas menjawab bahwa kabar itu didapatnya dari pembahasan di kalangan pebisnis, setelah dia mengulik keberadaan proyek tersebut. Waktu itu ia melakukan cek ke market (karena) tidak ada kejelasan mengenai pemilik proyek tersebut. kemudian ia mendengar kabar dari market bahwa, dari pasaran terdiri dari partai politik. Asumsinya adalah Kuning itu Golkar, Merah itu PDIP, Biru itu Demokrat.
Namun karena baru asumsi saja, Charles mengaku tak tahu banyak lagi ketika Jaksa memperjelas lagi pengetahuannya terkait proyek multipartai tersebut.
Saat itu, tahun 2010, perusahaannya dikabarkan menjalin kerja sama dengan PT Biomorf Lone LLC milik Johannes Marliem dalam proyek pembuatan identitas berbasis elektronik di Indonesia. Sementara, Charles yang masih menjabat sebagai Country Manager HP Enterprise Services di perusahaan tersebut.
Charles memastikan bahwa kebenaran proyek itu langsung ke Indonesia. Informasi tersebut didapatkan melalui rekannya, Made Oka Masagung.
Charles juga sempat bertemu beberapa kali dengan Setnov. Pertemuan pertama terjadi di kediaman Setnov. Kedua, di Gedung di DPR. Ketiga, kembali di kediaman Novanto pada malam hari. Setelah itu, ia tidak lagi bertemu Novanto lantaran kerja sama antara HP dan PT Biomorf Lone dalam pengadaan perangkat lunak untuk proyek tersebut gagal berlanjut.
