Wakil Ketua DPR Ramalkan Gejolak Politik Memanas di Tahun 2018

Wakil Ketua DPR Ramalkan Gejolak Politik Memanas di Tahun 2018

Nur AK
31 Des 2017
Dibaca : 261x
Apakah hanya di tahun 2018 saja? Bukankan Akhir tahun 2017 sudah memanas?

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah memprediksi tahun 2018 akan menjadi tahun politik yang panas. Sebenarnya bukan hanya di tahun 2018, akhir tahun 2017 saja, sudah banyak gejolak politik yang dialami oleh negara Indonesia.

"Tahun 2018 besok, ada banyak orang yang akan turun ke gelanggang melakukan kritik kepada pemerintah. Mungkin kemarin tiga tahun libur, karena sibuk atau menahan diri. Tapi tahun 2018 orang semuanya ingin jadi pemain, mereka akan ambil bagian," tulis Fahri di akun Twitternya, @fahrihamzah, Minggu (31/12/2017).

Fahri mengatakan, tahun 2018 adalah tahun politik penuh. Sebab, pada 2019 semua pemimpin nasional dipilih bersamaan, mulai dari DPR, DPD, Presiden dan wakilnya. Artinya tahun 2018 akan penuh dengan dinamika politik.

"Presiden dan kita semua tidak bisa lagi bicara hentikan keributan, tahun 2018 adalah tahun ribut, suka atau tidak. Semua negara demokrasi yang ada proses pemilu luber JURDIL gitu," jelasnya.

Fahri mengatakan, pertarungan politik yang panas ini lebih baik difasilitasi dan menjadi kegembiraan daripada disumbat dan meledak. Dalam demokrasi, semuanya harus dipercayakan pada kedewasaan rakyat.

"Jadi kalau nanti banyak yg kritik pemerintah ya terimalah. Itu konsekwensi berkuasa. Jangan khawatir," ujarnya.

Fahri mengaku menyampaikan hal ini agar tim petahana mempersiapkan diri. Apalagi tahun 2018 akan ada Pilkada serentak. Kontestasi itu tak hanya akan jadi perantara kepada pertarungan politik 2019, tapi merupakan pertarungan itu sendiri.

"Siapkan pertahanan yang baik," ujar dia.

Fahri juga merasa perlu menyamlaikan hal ini supaya jangan ada dua sikap ekstrem. Pertama menganggap ini sebagai upaya menjatuhkan pemerintah atau kedua, menganggap pemerintah tidak perlu menanggapi.

"Menganggap ini semua upaya menjatuhkan pemerintah sih keterlaluan, sebab ngapain menjatuhkan pemerintah orang pemilu setahun lagi kok. Jadi justru menaiknya udara dan suhu politik dalam demokrasi itu biasa. Hadapilah dengan baik," imbuhnya.

Namun, wajar saja apabila rakyat menyalurkan aspirasinya kapan saja dan di mana saja yang rakyat mau. Karena negara Indonesia adalah negara demokrasi yang segala sesuatu dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pastilah rakyat memiliki kebebasan penuh dalam berpendapat, apalagi pemerintahan Indonesia sedang mendekati Pilkada dan Pemilu, di tahun yang berurutan.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Copyright © 2019 LampuHijau.com - All rights reserved
Copyright © 2019 LampuHijau.com
All rights reserved