Dalam acara Dialog Kebangsaan yang digelar di Ballroom Hotel UTC, Semarang, Anies Baswedan menegaskan perlunya reformasi birokrasi melalui penerapan transparansi dan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyoroti praktik bagi-bagi jabatan yang selama ini dinilai terlalu sering dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, dan keuntungan pribadi, bukan kapasitas dan integritas.

Dalam kesempatan itu, Anies menyatakan, “Banyak jabatan publik dipandang sebagai alat untuk mencari keuntungan. Padahal, seharusnya jabatan menjadi amanah bagi rakyat.” Pernyataan ini disampaikan di hadapan ratusan peserta dialog, termasuk akademisi, praktisi pemerintahan, dan aktivis masyarakat, yang ikut menyoroti isu tata kelola pemerintahan dan profesionalisme birokrasi.

Menurut Anies, kultur transaksional di birokrasi selama ini mengikis kredibilitas sistem pemerintahan. Banyak kebijakan strategis lahir dari mekanisme tertutup, minim transparansi, dan seringkali menguntungkan kelompok tertentu. “Kalau jabatan diperebutkan karena kedekatan politik atau patronase, pelayanan publik pasti terdampak. Rakyatlah yang dirugikan,” tegasnya.

Ia menekankan tiga prinsip utama untuk reformasi jabatan publik: integritas, transparansi, dan meritokrasi. Integritas mengharuskan pejabat publik bertindak berdasarkan moral, nilai etika, dan komitmen melayani masyarakat, bukan keuntungan pribadi. Transparansi menuntut agar setiap proses penunjukan jabatan dan pengambilan kebijakan bisa diakses publik, sehingga tercipta akuntabilitas. Sementara meritokrasi memastikan jabatan diberikan kepada individu yang benar-benar memiliki kompetensi, rekam jejak, dan kapabilitas untuk menjalankan tugas secara profesional.

“Implementasi prinsip ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah fondasi agar birokrasi bisa dipercaya masyarakat dan pelayanan publik benar-benar berpihak pada rakyat,” tambah Anies. Ia menekankan bahwa reformasi jabatan publik tidak hanya penting bagi kualitas birokrasi, tetapi juga bagi demokrasi dan keadilan sosial secara keseluruhan.

Pernyataan Anies memicu respons dari berbagai pihak. Partai Gerindra menekankan bahwa pengisian jabatan adalah hak prerogatif presiden, sedangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyinggung pengalaman Anies sendiri ketika memimpin DKI Jakarta, termasuk struktur TGUPP, sehingga sebagian pihak menilai kritik ini sebagai retorika politik. Meski begitu, pernyataan Anies berhasil membuka diskusi luas mengenai integritas pejabat publik, transparansi, dan meritokrasi, yang menjadi isu penting bagi masyarakat dan pengamat pemerintahan.

Selain menyoroti kultur transaksional, Anies juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya birokrasi. Menurutnya, kontrol sosial merupakan salah satu mekanisme penting untuk memastikan pejabat publik tidak menyalahgunakan kekuasaan atau terjebak dalam praktik patronase. Ia mengajak masyarakat untuk terus aktif menuntut keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga reformasi jabatan publik tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diterapkan.

Sorotan publik terhadap pernyataan Anies menunjukkan bahwa isu integritas, transparansi, dan meritokrasi tetap menjadi perhatian utama masyarakat. Dengan menegaskan bahwa jabatan publik bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi amanah bagi rakyat, Anies Baswedan menempatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan adil sebagai fokus utama.

Pernyataan ini juga menjadi pengingat bagi pejabat dan elit politik: jabatan harus dipertanggungjawabkan, keputusan birokrasi harus transparan, dan setiap individu yang menempati posisi strategis harus memiliki kapabilitas yang memadai. Dengan demikian, reformasi jabatan publik bukan hanya upaya untuk membersihkan birokrasi dari praktik transaksional, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

Dengan dorongan Anies Baswedan, isu reformasi birokrasi dan kultur transaksional kembali menjadi pusat perhatian publik, membuka diskusi penting tentang bagaimana Indonesia bisa membangun birokrasi yang profesional, meritokratis, dan berpihak pada rakyat.