LampuHijau, JAKARTA – Pemerintah dan DPR akhirnya menyetujui anggaran penataan kompleks parlemen Senayan. Dana yang disiapkan sebesar Rp 601 miliar. Anggaran itu digunakan bukan untuk pembangunan gedung baru, melainkan hanya untuk manajemen perencanaan. Urusan pembangunan diserahkan kepada pemerintah dengan dana yang berbeda.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pengajuan anggaran sudah cukup lama. Tapi, baru sekarang pemerintah sepakat dengan rencana itu. ”Yang mengajukan bahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu, Red),” terang dia saat ditemui di gedung DPR kemarin.
Agus menjelaskan, dana Rp 601 miliar tersebut akan dimanfaatkan untuk perencanaan kawasan Senayan. Dengan dana sebesar itu, perencanaan akan lebih matang. Kompleks parlemen juga akan tertata dengan lebih baik. ”Jadi, bukan untuk pembangunan gedung baru atau alun-alun demokrasi,” katanya.
Agus belum tahu pasti pembangunan apa saja yang akan dimasukkan dalam perencanaan penataan kompleks Senayan. Pihaknya hanya berjanji terbuka kepada publik dalam proses itu. Artinya, semua kalangan bisa mengawasi perencanaan hingga pembangunan.
Terkait dengan gedung baru, politikus Partai Demokrat tersebut menjelaskan bahwa pembangunannya diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bisa saja pembangunan dilakukan badan usaha milik negara (BUMN).
Sementara itu, Plt Sekjen DPR Damayanti mengatakan, untuk perencanaan proyek penataan kompleks Senayan, diadakan lelang. Namun, dia belum bisa memastikan kapan lelang konsultasi perencanaan itu dilaksanakan. Selain perencanaan, ada analisis biaya pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR.
Besaran anggaran pembangunan akan diketahui setelah analisis selesai. Nanti Kemenkeu juga akan mengeluarkan izin multiyear anggaran. ”Memang tidak sederhana, tidak seperti membangun rumah,” tuturnya.
Anggaran perencanaan penataan kompleks Senayan sebesar Rp 601 miliar sudah disahkan dalam rapat paripurna pengesahan RAPBN 2018 pada Rabu (25/10). Dalam pagu anggaran 2018, DPR mendapatkan alokasi Rp 5,7 triliun. Angka itu naik jika dibandingkan dengan anggaran tahun ini yang sebenarnya sudah mencapai Rp 4,3 triliun.
