LampuHijau – Penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi akhir “pelarian” Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Strategi itu secara tidak langsung mengunci pergerakan Setnov yang dikenal licin. Namun, diluar keberhasilan KPK itu, pelarian Setnov dari upaya penangkapan pada Rabu (15/11) malam tetap harus diusut. Termasuk pihak-pihak yang membantunya.
Bahwa Setnov diajak keluar rumah oleh seorang tamu misterius pada pukul 18.30 Rabu (15/11) menjadi informasi terakhir tentang keberadaan orang nomor satu di parlemen tersebut. Penyidik KPK yang dikawal personel Brimob pun gagal menjemput Setnov di rumah pribadinya di Jalan Wijaya XIII Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada pukul 21.40.
Saat itulah, Setnov dikabarkan ”menghilang”. Nyaris tidak ada satu pun informasi yang valid terkait keberadaan Setnov dari sejak malam itu hingga Kamis (16/11) pukul 18.00 atau ketika suami Deisti Astriani Tagor tersebut dikabarkan mengalami insiden kecelakaan Toyota Fortuner B 1723 ZLO di Jalan Permata Berlian, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Informasi pada pukul 16.20 itu menyebutkan bahwa Setnov bakal menyerahkan diri ke KPK pada malam harinya. Namun, penyerahan diri itu akhirnya kandas seiring terjadinya insiden kecelakaan lalu lintas (lakalantas) Fortuner yang dikendarai Setnov.
Kala itu, Setnov diduga berupaya menemui Presiden Joko Widodo yang waktu itu berada di Istana Bogor. Sembari menunggu kepastian jadwal dari Jokowi, Setnov ditengarai seliweran di area ring 1 orang nomor satu di pemerintahan tersebut. ”Iya benar (Setnov ingin bertemu Presiden, Red),” ujar sumber di lingkungan KPK.
Informasi tersebut dikuatkan koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Boyamin juga mendapat informasi bahwa Setnov berusaha menghadap presiden. Pada pagi, keinginan itu disampaikan ke presiden. Hanya, presiden menolak secara halus dengan meminta Setnov untuk kembali ke Istana pada siang.
Nah, saat siang, Setnov kembali berada di sekitaran Istana dengan harapan bisa bertemu presiden. Namun, Jokowi kembali menolak permintaan itu dengan alasan hendak memimpin rapat terbatas (ratas). Di saat bersamaan Jokowi didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memang diagendakan memimpin ratas mengenai pendidikan vokasi di Istana Bogor, Jawa Barat siang itu.
Informasi Setnov berada di DPR itu dikuatkan pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Menurut Argo, hal itu diketahui setelah pihaknya memeriksa kontributor Metro TV Hilman Mattauch.
”Dia (Hilman, Red) jemput (Setnov) ke DPR kemudian diajak ke Kebon Jeruk ada live acara prime time,” ungkap dia kala itu.
Boyamin menambahkan, informasi keinginan Setnov menghadap presiden itu berasal dari seseorang yang memiliki akses informasi orang-orang yang ingin menghadap presiden. Hanya, sumber itu tidak mengetahui secara detail untuk apa Setnov bertemu presiden di tengah kejaran KPK itu.
Sejak Setnov dinyatakan “hilang” pada Rabu malam, Boyamin memang berusaha mencari keberadaan mantan komisaris PT Mondialindo Graha Perdana, perusahaan yang pernah menguasai saham PT Murakabi Sejahtera itu. Pada Kamis, dia sempat membuka sayembara dengan hadiah Rp 10 juta bagi siapa saja yang memiliki informasi tentang keberadaan Setnov.
Nah, penerima hadiah Rp 10 juta itu pun ditemukan seiring informasi keberadaan Setnov. Orang yang memiliki akses informasi istana itu lah yang dinyatakan pemenang sayembara tersebut. ”Tapi beliau (pemberi informasi Setnov) tidak mau menerima hadiah, saya kemudian usulkan uang disumbangkan ke anak yatim dan mendapat persetujuan beliau,” ujar mantan pengacara Antasari Azhar itu.
Selain keberadaan Setnov saat pagi dan siang, Boyamin juga mendapat informasi dari orang tersebut bahwa Setnov bakal menyerahkan diri. Informasi itu dikirim pukul 15.42 ke Boyamin. ”Informasi itu paling valid karena terbukti bahwa Setya Novanto memang menuju ke Kuningan (gedung KPK, Red) untuk menyerahkan diri,” beber pengacara asal Ponorogo itu.
Sayang, belum diketahui bersama siapa Setnov selama masa pelarian singkat itu. Dugaan yang muncul, Setnov bersama Hilman. Indikasi itu terbilang paling kuat. Sebab, Hilman yang kemarin dipecat pihak Metro TV itu terbukti menyopiri Setnov dengan kendaraannya sendiri saat insiden lakalantas terjadi di lokasi yang tidak jauh dari kediaman Surya Paloh tersebut.
Lalu bagaimana tanggapan KPK terkait informasi Setnov ingin menghadap presiden. Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah mengaku belum mengetahui kabar tersebut. ”Saya belum mendapat informasi itu (Setnov ingin menghadap presiden, Red),” tutur mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut saat dikonfirmasi.
Febri mengatakan, informasi soal keberadaan Setnov pasca terbitnya surat perintah penangkapan belum bisa disampaikan secara rinci oleh penyidik. Sebab, saat ini KPK lebih fokus pada bagaimana agar proses penanganan perkara Setnov sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bisa berjalan lebih efektif.
”Secara normatif, kalau ada pihak yang menyembunyikan atau menghalang-halangi perkara e-KTP, maka ada risiko hukum pidana,” tuturnya.
Pidana merintangi penyidikan itu mengacu pada pasal 21 UU KPK. KPK berjanji tetap akan menelusuri indikasi keterlibatan pihak lain dalam pelarian Setnov itu. Termasuk Hilman yang memang dekat dengan Setnov sejak 2014.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Pribowo juga menyatakan tidak mengetahui adanya permintaan bertemu dari Setnov yang masuk ke Istana. ’’Tidak ada informasi soal itu,’’ terang pria kelahiran Mojokerto, Jatim, itu saat dikofirmasi.
Sepekan belakangan, agenda presiden tergolong padat sehingga tidak ada jadwal pertemuan dengan tamu-tamu tertentu. Senin-Selasa (13-14/11) lalu Presiden masih berada di Manila unuk menghadiri KTT ASEAN. ’’Presiden Hari Rabu sedang kunker (kunjungan kerja, Red) ke Manado setelah dari Filipina dan Vietnam,’’ lanjutnya.
Sementara, hari Kamis (16/11) presiden seharian berada di Istana Bogor. Paginya, Presiden bertemu dengan Pengurus pusat Al Irsyad Al-Islamiyyah dan dilanjutkan diskusi dengan kepala-kepala suku dari seluruh Indonesia. Kemudian, siang hingga sorenya presiden menggelar dua ratas secara maraton.
Terpisah, Ketua DPP Partai Golongan Karya Andi Akbar Sinulingga mengaku tidak tahu informasi bahwa Setnov berusaha mencoba melobi Presiden Jokowi saat menghilang sejak Rabu (15//11) hingga Kamis petang. Sebagaimana diketahui, Setnov putus kontak dengan sejumlah pihak, termasuk istrinya, usai dijemput ‘tamu’ misterius menjelang dijemput oleh KPK. ”Saya tidak tahu,” kata Uchok, sapaan akrab Andi Sinulingga.
Uchok menyatakan, Partai Golkar saat ini menyerahkan semua persoalan terkait Setnov pada mekanisme hukum. Internal Partai Golkar saat ini akan segera bertemu untuk melakukan rapat pleno. Kemungkinan besar salah satu isu yang akan dibahas adalah terkait dengan posisi hukum Setnov selaku ketua umum Partai Golkar. ”Isu-isu termutakhir akan dibahas,” jelas Uchok. Rencananya, pleno akan digelar pada hari Selasa atau Rabu pekan ini.
Di sisi lain, DPP Partai Nasdem juga ikut membantah rencana Setnov yang menemui Surya Paloh. Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, kabar itu tidak benar. Malam saat kecelakaan yang menimpa Setnov, pihaknya sedang mengelar rapat kerja nasional (Rakernas) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.
Dia mendampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengelar konferensi pers terkait rakernas. Jadi, lanjut politikus dari NTT itu, tidak ada agenda pertemuan atau rapat dengan ketua umum Partai Golkar. Dan tidak ada juga lobi-lobi terkait kasus yang menimpa Setnov.
”Itu sangat spekulatif,” kata dia. Informasi bahwa Setnov mencoba menemui Surya Paloh memang sempat mencuat. Itu seiring lokasi lakalantas Setnov yang berada tidak jauh dari kediaman orang nomor satu di Partai Nasdem itu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat agar bisa bersabar menunggu proses hukum terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang sedang ditangani oleh KPK. Komisi antirasuah itu telah menetapkan Novanto sebagai tersangka dan berstatus tahanan. Namun, dia juga meminta masyarakat untuk turut mengawal jalannya proses tersebut. ”Proses hukum sudah berjalan. Kita jaga saja proses hukumnya,” kata dia usai menutup Musyawarah Nasional ke-10 Korps Alumni HMI di halaman Istana Maimun, Medan, kemarin.
