Gerakan Rakyat menyampaikan kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut mereka, proyek ini kini menimbulkan beban keuangan jangka panjang bagi negara.

Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, menilai proyek KCIC perlu dievaluasi secara menyeluruh karena diduga melibatkan kepentingan politik dan berpotensi menjadi ajang penyimpangan anggaran. Ia menyebut perlu adanya pengusutan yang transparan.

“Secara ekonomi, proyek Whoosh dinilai tidak tepat sasaran dan justru meninggalkan beban utang yang sangat signifikan. Keputusan yang diambil dianggap terlalu terburu-buru dan minim perhitungan menyeluruh,” ujar Nandang dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).

Nandang mengungkapkan bahwa total biaya proyek KCIC diperkirakan mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp120 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun). Setelah memperhitungkan bunga serta restrukturisasi pinjaman, beban fiskal negara dapat melampaui Rp130 triliun.

Ia juga menyebut skema pembayaran utang berpotensi berlangsung hingga 60 tahun, yang berarti pembiayaan akan tetap berlangsung meskipun masa pakai infrastruktur telah berakhir.

“Kondisi ini menunjukkan adanya risiko pembebanan antar-generasi. Ketika sarana transportasi tersebut sudah menurun kualitasnya, cicilan kemungkinan masih berjalan,” kata Nandang.

Menurut Gerakan Rakyat, restrukturisasi utang jangka panjang bukan solusi, melainkan bentuk penundaan masalah yang dapat berdampak pada keberlanjutan fiskal negara.

Dari sisi manfaat, Nandang mempertanyakan efektivitas proyek KCIC sebagai sarana transportasi strategis. Ia menilai biaya besar yang dikeluarkan tidak seimbang dengan tingkat kebutuhan masyarakat secara luas.

“Ketika infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di berbagai daerah masih membutuhkan perhatian, mengalokasikan anggaran sangat besar untuk kereta cepat menjadi persoalan prioritas pembangunan,” lanjutnya.

Gerakan Rakyat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menelusuri potensi penyimpangan dalam proses pembangunan proyek KCIC, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Sebagai pihak yang memberikan persetujuan dan mengawal proyek ini, Presiden Jokowi juga dinilai perlu memberikan klarifikasi serta pertanggungjawaban secara politik maupun hukum,” tutup Nandang.