Lampuhijau.com  — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dan Polri dinilai telah mengecewakan publik. Alhasil, masyarakat tidak lagi percaya terhadap dua lembaga tersebut. Pasalnya, penanganan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan politisi Partai NasDem Victor Laiskodat berlarut-larut.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Muzakir mengungkapkan, hak imunitas yang sempat menjadi alasan tersendatnya pemeriksaan terhadap Viktor seharusnya tidak diindahkan, karena pidato Viktor sangat jelas.

“Mestinya penyidik polisi itu harus jelas. Kalau dia minta pertimbangan (hak imunitas, red), ini masyarakat enggak akan percaya lagi DPR dan enggak percaya lagi pada penegak hukum,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, Minggu (26/11).

Muzakir meminta polisi untuk terus menindak lanjuti hingga sampai ke pengadilan. Di sisi lain, Viktor pun bisa mengajukan upaya hukum lain. Jika tidak menerima tuduhannya tersebut, Viktor bisa menempuh praperadilan. 

“Kalau yakin tidak melakukan, ajukan saja yang bersangkutan ini untuk mengajukan pembelaaan (praperadilan, red),” kata Muzakir.

Dia menambahkan, jika polisi dan MKD sama-sama mengacu pada hak imunitas, Viktor bisa dianggap kebal hukum. Dampaknya, masyarakat tidak akan percaya lagi dengan polisi maupun MKD.

“Ini bahaya, menurut saya. Kalau nanti DPR melindungi dan MKD juga melindungi misalnya karena, oh, itu kekebalan hukum, maka orang tidak akan pernah percaya,” imbuhnya.

Terpisah, presidium Alumni 212, Aminuddin mengatakan, alumni aksi 212 berencana menyelenggarakan reuni akbar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (2/12).

Isu utama yang akan dibahas dalam acara itu adalah, sambung Aminuddin, mengenai kasus  Victor Laiskodat, yang diduga telah melakukan penistaan agama.

“Ya memang akan ada beberapa isu yang dibahas, salah satunya kasus Victor, kami minta kasus ini segera diselesaikan agar tidak ada lagi penistaan terhadap agama,” ujarnya dalam koneferensi pers di bilangin Jakarya, Minggu (26/11).

Selain itu, lanjutnya, isu sosial, politik dan ekonomi tak luput menjadi bahasan dalam acara nanti. Hal tersebut dilakukan agar ke depannya, Indonesia menjadi negara yang berkembang ke arah yang lebih baik.

“Jadi kami sudah mengundang beberapa tokoh yang mumpuni di bidangnya untuk berbicara soal ini, mulai dari Pak Amien Rais hingga Pak Rizal Ramli kalau dari sisi ekonomi. Topik ini akan dibahas baik di kongres atau di reuni nanti,” imbuhnya. 

Sementara, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto membantah bila pihaknya mengulur-ulur dalam menangani kasus Viktor. Dia kembali menegaskan, penanganan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Viktor masih terus berjalan. Pemeriksaan terhadap para saksi pun masih terus dilakukan. 

“Kasus masih berjalan, berproses,” ujar dia, kemarin.

Sama seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, Setyo menjelaskan, penanganan kasus tersebut memang masih terus berlanjut. Namun, dia menilai masyarakat salah paham mengenai koordinasi Polri dengan MKD DPR RI.

“Mungkin mereka salah paham. Dikira  sudah tidak diproses lagi, padahal masih,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan, Polri tidak mengeluarkan SP3 terkait kasus ujaran kebencian yang melibatkan Ketua Fraksi Partai NasDem tersebut. Ari juga menegaskan, kasus yang dilaporkan beberapa partai ke Bareskrim juga masih berlangsung.

Ari bahkan mengakui, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi. Di antara saksi-saksi tersebut, penyidik juga mendatangkan saksi ahli bahasa untuk menerjemahkan isi pidato Viktor yang menggunakan bahasa daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).