Presiden Jokowi menyetujui akan dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri PANRB Asman Abnur di Kemsetneg, pada Rabu (10/1/2018) malam, bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) bakal berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ia menjanjikan, pembentukan lembaga ini akan selesai selama satu pekan. Hal ini menyusul keputusan Presiden Joko Widodo menyetarakan unit tersebut setingkat kementerian.

“Secara prinsip Presiden telah memberikan persetujuan dan kami segera menyelesaikan hal ini secepatnya. Insya Allah akan kami selesaikan satu minggu,” tutur mantan Wakil Ketua DPR ini.

Ia pun menjelaskan, awalnya UKP PIP berada di bawah presiden namun tetap berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet. Namun, setelah disetarakan setingkat menteri, BPIP sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden. Penyetaraan ini akan mengubah struktur melalui penambahan wakil kepala serta sekretariat utama (sestama) melalui seleksi Tim Penilaian Akhir (TPA) agar mandiri menggunakan anggaran.

“Anggaran tidak terlalu berubah banyak tetapi ideologi ini sangat diperlukan untuk jangka panjang,” ungkap Pram di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sudah sekitar sebulan rencana itu dibahas, ia menyatakan, BPIP diharapkan bekerja jauh lebih optimal sebab bakal memiliki kewenangan mengoordinasikan dengan kementerian lain. Menurutnya, Jokowi telah menginstruksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur untuk segera menyelesaikan seluruh draf dan berkas yang diperlukan sehingga penyetaraan dapat dilakukan segera mungkin.

Sebelumnya, Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengungkapkan, penyetaraan unitnya setingkat kementerian disetujui presiden atas pertimbangan yang matang. Menurutnya, kesepahaman semua pihak terkait ideologi merupakan keselamatan bagi Indonesia. Karena itu, UKP PIP nantinya mengoordinasikan seluruh lembaga termasuk setingkat menteri.