Pemerintah dimanapun sadar bahwa wibawa dan kepercayaan itu penting dijaga. Pemerintah yang punya wibawa dan dipercaya, ucapannya akan ditanggapi serius, himbauannya akan dipatuhi, larangannya akan dijauhi, dan perintahnya akan ditaati.

Sekali kewibawaan hilang maka susah untuk mengembalikannya dan itu hanya akan berakhir di pemilu berikut dimana pemerintah yang tak lagi berwibawa dan tak lagi dipercaya tak akan lagi terpilih. Tak pedulu apapun  hasil survey dari berbagai Lembaga survey yang menyatakan pemerintah masih punya elektabilitas tinggi itu akan jadi angka mubazzir dan tak ada artinya jika kewibawaan dan kepercayaan hilang.

Bahkan pemerintah yang sudah kehilangan dan kepercayaan rakyat bisa masuk stadium akut, dimana apapun yang dikatakan pemerintah malah dipercaya kebalikannya. Jika pemerintah mengumumkan bahwa tak akan ada devaluasi mata uang, maka rakyat justru akan berbondong-bondong rush membeli mata uang asing. Jika pemerintah katakan stock pangan cukup, justru rakyat percaya kebalikannya dan pengumuman itu hanya membuat rakyat menyerbu pasar dan supermarket untuk menyetok sembako karena terjadi kekuatiran pangan tak cukup yang jadi kebalikan dengan pengumuman pemerintah.

Jika rakyat percaya kebalikan sudah masuk stadium akut, maka ada stadium sekarat, dimana pemerintah bukan hanya tak dipercaya oleh rakyat tapi juga tak dipercaya oleh berbagai institusi negara lain dan menolak melaksanakan pimpinan pemerintahan dalam hal ini presiden.

Hal ini pernah terjadi di Indonesia di era paska reformasi antara Maret-Juli 2001 yang pada klimaksnya 23 Juli 2001, pukul 01.10 WIB dimana Gus Dur mengeluarkan dekrit Presiden yang berisi pembubaran parlemen (DPR dan MPR) dan pembekuan partai Golkar, serta mempercepat pemilu.  Pemimpin pemerintahan dalam hal ini Presiden Gus Dur, ditolak dekritnya. Dekritnya diabaikan dan MPR tetap melaksanakan sidang umum untuk mengganti Gus Dur.

Kisah dekrit ini didahului pembangkangan oleh jajaran pemerintahan sendiri. Dimulai dari Maret 2001 dimana Yusril Ihza Mahendra menyerukan agar Gus Dur mundur padahal Yusril adalah anggota kabinet. Yusril kemudian dicopot. SBY yang menko polkam juga menolah perintah Gus Dur untuk menyatakan keadaan darurat dan akhirnya SBY dicopot. Terakhir bahkan tantara sudah  mengepung istana pada tanggal 20 Juli 2001 yang jelas dari kacamata demokrasi adalah pembangkangan melawan panglima tertinggi yaitu presiden Gus Dur. Tapi apa mau dikata, pemerintah sudah tak punya wibawa dan ucapannya tak lagi dipercaya.

Sebelum aksi reuni 212 tanggal 2 Desember 2017 jajaran pemerintah mulai dari Kapolri, Menkopolkam Wiranto, menteri agama bersahut-sahutan memberikan himbauan untuk tak perlu hadir dan mengadakan aksi reuni 212.  Berbagai alasan dikemukakan seperti bernuansa politis, hanya sekolah yg perlu reuni, dan mempertanyakan alasan perlunya mengadakan reuni 212.

Himbauan ini adalah himbauan yang ceroboh karena presiden sendiri juga mengadakan temu relawan di acara pribadi pernikahan anaknya, yang jelas merupakan acara politik menyambut pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019. Ketidak konsistenan ini justru dilawan rakyat dengan ramai-ramai menghadiri reuni 212.

Acara reuni pertama 212 ini sama sekali tak diumumkan lewat media massa, tak dihadiri Habib Rizieq Shihab, tak ada acara pentas musik untuk menarik massa, dan hanya menggunakan fasilitas medsos untuk undangan 212 tapi pesertanya membludak meskipun tak sebanyak acara  212 2016 yang diperkirakan mencapai 8 juta orang. Acara reuni ini diperkirakan lebih dari 2 juta orang dan merupakan rekor nomor 2 setelah acara 212 tahun 2016. Belum pernah ada aksi lain yang dihadiri massa melebihi acara reuni 212 apalagi acara 212 tahun 2016.

Sekarang pemerintah sudah dalam stadium berbahaya, banyaknya peserta reuni 212 adalah bukti nyata bahwa himbauan Tito, Wiranto, dan Lukman sama sekali tak dianggap oleh banyak orang yang menyatakan penolakannya justru dengan ramai-ramai mendatangi acara 212. Silent supporter itu berlipat dari yang vocal supporter yang ikut hadir karena yang silent supporter tak datang dengan berbagai kendala yang dimiliki baik fisik, keuangan, dan faktor lainnya. Mau menyatakan acara ini illegal dan menangkap 2 juta orang ? Itu mustahil dilakukan dan justru bisa terjadi huru hara. Harap diingat bahwa Suharto tumbang tahun 1998 hanya karena didemo para mahasiwa yang total berdemo sekitar Istana dan Senayan tak lebih dari 50 ribu orang yang jelas kalah jauh dari massa 212 yang mencapai jutaan orang.

Sering suara rakyat adalah merupakan suara Tuhan, jadi jangan abaikan aspirasi rakyat.