Lampuhijau.com - Kader arus bawah Jawa Barat Partai Golkar masih berharap pergantian Ketua Umum Golkar dapat mengubah Surat Keputusan rekomendasi di Pilgub. Dengan kata lain, ini merupakan celah Dedi Mulyadi kembali naik.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Setya Novanto memberikan SK dukungan kepada Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur dari Partai Golkar, (9/11) lalu. Dalam SK tersebut, Ridwan Kamil dipasangkan dengan kader Golkar dari Pantura, Daniel Muttaqien. 

”Iya, Kita masih berharap kader Golkar sendiri yaitu, Dedi Mulyadi yang menjadi nama bakal calon Gubernur Jawa Barat di Pilgub Jabar 2018. Sebab, secara mekanisme, Ridwan Kamil tidak tercatat sebagai kader,” tutur Wakil Ketua DPW Partai Golkar Jawa Barat, Yod Mintaraga.

Dia mengatakan, sudah menjadi parameter awal Partai Golkar yang lebih memprioritaskan kadernya untuk diusung atau di dukung maju menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat 2018. Namun, para parameter kader itu sendiri tak sejalan dengan keputusan DPP Golkar yang dinilai lebih menyukai jalan cepat.

”Dengan mengusung kader Golkar sendiri, itu akan menjadi simbol Golkar. Utamanya juga memotivasi semangat kader, juga dipastikan para kader akan solid dari tingkat kader arus bawah dan atas,” jelasnya.

Selanjutnya, tentu alasan faktor elektabilitas Partai Golkar yang menunjukkan tren penurunan. Ini terjadi karena sikap DPP Golkar yang lebih memilih Ridwan Kamil dibandingkan dengan Dedi Mulyadi yang merupakan kader. Ditambah dengan kasus Ketua Umum yaitu Setya Novanto dalam kasus e-KTP. Tercatat, penurunan 6 persen dan terindikasi akan mempengaruhi ke daerah Jawa Barat.

”Tapi, ya terserah mereka (DPP Partai Golkar) karena memang DPP yang memiliki wewenang dalam memutuskannya. Namun, Kita tetap berharap terhadap DPP lebih memilih kader,” katanya.

Namun demikian tambah Yod, saat ini kader Partai Golkar masih menunggu dan berharap atas dinamika politik ini baik itu di internal Partai Golkar sendiri. Semuanya masih memungkinkan selama itu belum didaftarkan dan ditetapkan oleh KPU terutamanya.

”Meskipun SK (Partai Golkar yang mendukung Ridwan Kamil) sudah ada, tapi selama belum didaftarkan dan ditetapkan KPU semuanya masih bisa berubah atau dinamis sampai saat ini. Beda halnya jika sudah ditetapkan,” paparnya.  

”Tidak bisa berubah dan tidak bisa mundur. Bisa bisa masuk pidana,” tambahnya.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah menyiapkan Surat Keputusan SK pencabutan dukungannya ke Ridwan Kamil jika pada akhirnya Ridwan Kamil tidak memilih Uu Ruzhanul Ulum sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat di Pilgub Jabar 2018.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Yusuf Puadz mengatakan, SK pencabutan dukungan PPP ke Ridwan Kamil sudah ada di DPP PPP dan sudah diberitahukan kepada kepengurusan wilayah Jabar. SK tersebut bisa sewaktu-waktu dikeluarkan jika pada akhirnya pria yang akrab disapa Emil itu lebih memilih Daniel Muttaqien.

”Tapi kita memang belum lihat detailnya secara langsung (SK pencabutan dukungan, Red). Namun, isi SK tersebut sudah diberitahukan kepada pengurus DPW Jabar PPP,” tuturnya.

Dia menegaskan, SK pencabutan dukungan tersebut disiapkan sebagai senjata mendorong kadernya yaitu, Uu Ruzhanul Ulum ketika tidak dipilih Emil. Makanya, saat ini, PPP saat ini masih menunggu sikap Emil jelang pendaftaran. ”Dan saat ini pun Uu Ruzhanul Ulum masih berupaya dan masih melakukan komunikasi dengan Ridwan Kamil. Termasuk menunggu bagaimana keputusan Ridwan Kamil,” terangnya.

Adapun alasan DPP PPP mengeluarkan SK pencabutan dukungannya ke Ridwan Kamil ungkap Yusuf, hal ini didasari oleh statement terakhir Ridwan kamil yang mengatakan bahwa dirinya lebih condong memilih kader Partai Golkar yaitu, Daniel Muttaqien dengan alasan suara di Pantura lebih banyak dari Daniel Muttaqien.

”Tapi ya, ini (SK) ini kan hanya antisipasi saja, dan pada intinya semua akan diserahkan kepada beliau (Ridwan Kamil) soal siapa yang akan menjadi pendampingnya itu,” ungkap Yusuf.

Sementara itu, soal langkah politik yang akan dilakukan PPP jika memang Emil dipastikan tidak akan memilih Uu Ruzhanul Ulum, maka PPP dimungkinkan bergabung kembali ke koalisi Poros Baru yang beranggotakan PAN, Demokrat, Gerindra dan PKS.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Jawa Barat, Pepep Syaiful Hidayat membantah soal DPP PPP yang sudah menyiapkan Surat Keputusan (SK) pencabutan dukungan PPP ke Ridwan Kamil. Jika pada akhirnya Ridwan Kamil tidak jadi memilih Uu Ruzhanul Ulum.

”SK pencabutan? sampai saat ini belum ada tuh. DPW Jabar PPP sejauh ini masih mengamankan keputusan terakhirnya DPP dukung Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Jadi SK itu enggak ada,” tuturnya.

Saat ini, kata Pepep, DPW Jabar PPP masih patuh pada keputusan DPP dan DPW tidak akan berandai-andai melakukan atau menyusun strategi jika nanti Emil tidak memilih Uu Ruzhanul Ulum. Sebab, semua mekanisme terutama keputusan ada di DPP PPP bukan di DPW.

”Kita di sini hanya bisa patuh kepada keputusan DPP PPP, dan bukan kapasitasnya menyusun rencana apalagi berandai-andai,” katanya.

Di tempat yang sama Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar yang kemarin mengunjungi DPW PPP mengatakan, kedatangan dirinya ke DPW PPP hanya sebatas silaturahmi dan dalam rangka menenangkan situasi politikyang kini memanas.

”Salah-satunya bicara soal situasi politik di Pilgub Jabar ini, koalisi-koalisi mana yang ada dan kemungkinan-kemungkinan koalisi yang bisa dimasuki atau ditambah atau head-to head, bisa tiga, dua dan empat,” tuturnya.

Soal wacana dirinya mengajak PPP ke koalisi mendukung Deddy Mizwar, pihaknya mengakui enggan merebut suara atau menjadi pemicu perubahan keputusan awal yaitu, PPP sejak awal mendukung Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.

”Jadi, silakan tanya ke PPP bagaimana. Karena saat ini kondisi masih cair jadi masih bisa berubah-ubah. Besok misalkan tiba-tiba Golkar cabut dukungan ke RK atau PPP lalu gabung ke Kita kan bisa saja,” katanya.

Dia memastikan, akan menghormati segala apa yang menjadi keputusan PPP seperti saat ini masih mendukung Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Meskipun sampai saat ini kadernya belum juga diputuskan apakah akan menjadi bakal calon Wakil Gubernur Jabar atau tidak di Pilgub Jabar nanti.