Lampuhijau.com  - Munaslub Partai Golkar akan digelar berbarengan dengan sidang praperadilan ketua umumnya, Setya Novanto. Pergantian posisi ketua umum itu pun tak akan menunggu putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasalnya, sebanyak 20 dari 34 DPD I partai berlambang pohon beringin itu menyatakan kesepakatannya. 

"Saya kira, waktunya mungkin bersamaan dengan praperadilan, karena praperadilan batasnya pendek," ungkap Ade Komarudin, politisi Partai Golkar kepada wartawan, Minggu (26/11).

Mantan Ketua DPR RI itu mengaku, desakan untuk mengadakan munaslub Partai Golkar merupakan aspirasi nyata dari berbagai daerah. "Ya, harus munaslub. Saya melihat DPD (Dewan Pimpinan Daerah, red) I dan DPD II sudah tidak tahan. Jadi, mereka yang mau, bukan elite karena mereka sudah enggak tahan kondisi partai yang cukup memprihatinkan. Jadi ya mereka mendesak untuk segera ada jalan keluar dan satu-satunya jalan keluar munaslub," papar Akom, sapaan akrab Ade Komarudin.

Dijelaskan Akom, DPP Partai Golkar sudah menggelar pertemuan dengan seluruh DPD Tingkat I di Jakarta pada Sabtu (25/11). "Mereka menganggap itu satu-satunya jalan untuk keluar dari keprihatinan yang cukup lama. Jangan lupa, menurut AD/ART kalau dua pertiga (suara, red) ingin, mau bagaimana?," tambah Akom.

Diamini Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dia membeberkan, sekitar 20 DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia sepakat untuk menggelar munaslub memilih pengganti Setnov sebagai ketua umum. Sesuai syarat ketentuan untuk menggelar munaslub, yakni 2/3 usulan nasional atau tinggal 3 DPD lagi.

"Kita menangkap aspirasi dari masyarakat, Golkar ada perubahan (pasca kasus Novanto, red). Sesuai koridor partai, sekarang nyampai angka 20 DPD, tinggal tiga lagi," ujarnya kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (26/11).

Dia juga menegaskan, untuk menyelamatkan dan membenahi Partai Golkar, Munaslub adalah agenda mendesak. Sehingga mayoritas DPD I mengusulkan digelar munaslub.

Terpisah, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar, Nusron Wahid mengungkapkan, munaslub Partai Golkar akan digelar bulan Desember 2017. "Insya Allah. Bila Allah menghendaki. Untuk tempat belum tahu, tapi ya kira-kira di Jakarta," kata Nusron di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11).

Nusron menambahkan, jika para Ketua DPD Golkar ingin segera menggelar munaslub, harus meski menghormati hasil rapat pleno. Menurutnya, munaslub merupakan jalan keluar untuk bisa menyelamatkan partai.

"Kami sudah bicara siapa calonnya (calon ketua umum). Hari Kamis isunya sudah bergeser, bukan jadi munaslub atau tidak, tapi siapa calonnya. Dan Airlangga lebih diuntungkan. Yang jelas Airlangga lebih dominan," imbuhnya.

Selain Airlangga Hartarto, Nusrom menambahkan, nama Idrus Marham diisukan juga masuk untuk menggantikan Setnov. Menurutnya, jika adanya munaslub dan adanya pemilihan pasti ada luka di setiap hati para kader.

Sementara Ketua DPP Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng mengatakan, saat ini dukungan yang begitu besar diberikan Airlangga Hartarto (AH). Airlangga, ucapnya, sudah didukung dari internal maupun eksternal untuk menggantikan Setnov.

Dia juga berharap jika nanti Munaslub, cukup musyawarah untuk aklamasi saja. Tidak perlu bertarung bebas seperti pada Munas atau Munaslub sebelum-sebelumnya karena hanya membawa perpecahan pada Golkar. Aklamasi juga sangat penting untuk konsolidasi partai lebih cepat.

Senada, Wasekjen DPP Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily turut menyatakan bahwa  konflik di Golkar harus diselesaikan dengan musyawarah.  "Dalam politik tidak bicara soal hukum. Ada konsensus politik. Ada pihak ingin tetap SN tunggu praperdilan karena Golkar dalam sejarah paling depan ikuti perubahan zaman. Ketika Golkar orde lama melawan komunis. Awal reformasi, Golkar paling depan melakukan perubahan," jelas Ace.

Sementara Anggota Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Mirwan Vauly membeberkan, kasus Novanto membuat tiga faksi di internal Partai Golkar. Menurutnya, ketiga faksi tersebut berbeda-beda dalam menyikapi kasus yang sedang membelit Novanto. Bahkan, salah satunya adalah meminta agar ada perubahan.

Pertama, urai Mirwan, faksi properubahan yang menghendaki segera munaslub. Faksi ini tegas meminta partai Golkar untuk tidak saja sekedar munaslub dalam waktu singkat, tetapi juga bekerja terus menyuarakan agar komitmen Partai Golkar untuk bersih-bersih, antikorupsi, menjunjung tinggi etika dan rasa malu.

"Faksi ini dimotori para anak anak muda yang melihat Indonesia lebih jauh ke depan," jelas Mirwan dalam pesan singkatnya, Minggu (26/11).

Kemudian faksi kedua adalah, antiperubahan atau faksi status quo. Golongan ini masih bertahan menunggu kembalinya Setnov sebagai pahlawan Golkar. Faksi inilah yang saat ini konon merasa memegang kendali Partai Golkar dan merasa paling legal berbicara atas nama partai. 

"Selain mereka tidak boleh, akan dilaporkan ke polisi," tambahnya.

Terakhir, adalah faksi tengah, yakni yang bersikap munaslub oke, tidak munaslub juga oke. Faksi ini biasa disebut 'faksi no problem'. Mereka menganggap organisasi itu harus berposisi seperti 'Pandito Destarata' raja Hastinapura yang tidak boleh berpihak. Orang merusak dan orang memperbaiki sama saja di mata faksi ketiga ini. Semua harus direspons sebagai kekuatan politik. Biarkan keduanya bertempur hingga hastinapura runtuh tinggal nama.