LampuHijau - Pelaporan pencemaran nama baik melalui meme oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto dinilai sebagai kasus yang tak penting oleh Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD. Ia menilai, ada pesan yang ingin disampaikan Setnov lewat aksi lapor tersebut, yakni penegasan agar masyarakat tidak main-main terhadap dirinya. Selain itu, ini bisa jadi sebagai cara Setnov mengaburkan kasus mega korupsi e-KTP yang sedang dihadapinya.

"Itu kan delik aduan yang mungkin akan sulit pembuktiannya," ungkap Mahfud kepada wartawan di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (5/11).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai, pelaporan akun media sosial tersebut hanya kasus ecek-ecek. Selain itu, langkah Novanto seakan memberi semacam peringatan kepada publik agar tidak bermain-main dengannya.

"Saya kira banyak motif. Seperti warning agar tidak main-main kepada dia," tegasnya.

Selain itu, Mahfud mengatakan, pemberitaan soal pelaporan akun media sosial tersebut memberikan keuntungan bagi Novanto. "Saya kira dia (Setnov) melakukan itu (melaporkan warga yang posting meme) sudah siap dikritik, sudah diperhitungkan. Tapi mungkin dia akan lebih mendapat keuntungan bila dikritik. Taruhlah mendapat perhatian orang, dan kemudian menjadi berita sensasional yang tidak pada substansi yang dia lakukan, lalu berpindah ke soal pelaporan. Akhirnya mengaburkan kasus korupsi e-KTP," paparnya.

Kendati demikian, Mahfud menganggap pelaporan Novanto sah secara hukum dan undang-undang. Sehingga menjadi hak Novanto untuk melaporkan akun media sosial yang menyebarkan gambar meme.

"Terlepas apapun motif dan dampaknya, ya itu haknya, membela diri membersihkan diri kan sudah ada UU-nya. Siapa yang boleh diajukan, siapa yang boleh dihukum ada UU-nya. Kita tidak bisa menghalang-halangi dia untuk itu," jelas Mahfud.

Terpisah, praktisi hukum Saor Siagian mendesak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) baru terhadap Novanto. Menurut Saor, Sprindik baru atas nama Novanto dapat jadi bukti bahwa meme Setya Novanto yang ramai di dunia maya beberapa waktu lalu itu merupakan bentuk kritik warganet terhadap pejabat yang dianggap korup, bukan penghinaan.

"Saya kira Sprindik baru harus segera diterbitkanlah, sehingga kritik warganet bisa dibuktikan dan pengadilan yang kemudian menguji apakah betul Setya Novanto adalah aktor dari korupsi e-KTP," ujar Saor saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (5/11).

Saor berpendapat, fenomena meme Setya Novanto di media sosial sebenarnya tak berdiri sendiri. Fenomena itu berkaitan erat dengan persepsi masyarakat terhadap pejabat publik yang dianggap korup serta sistem hukum di Indonesia yang seolah-olah 'keok' terhadap koruptor.

Oleh sebab itu, ia merasa wajar jika meme Setya Novanto muncul. Hal itu dinilainya terkait dengan kritik masyarakat. Atas dasar itu pula, Saor menyayangkan aparat kepolisian yang gesit sekali menindaklanjuti laporan kuasa hukum Novanto dengan menangkap penyebar meme Setya Novanto sakit.

"Saya sebagai pengacara Novel Baswedan memberikan pembandingan, bagaimana kinerja polisi yang sangat tidak adil. Untuk pengaduan Setya Novanto, diproses dengan cepat. Sedangkan kasus Novel, sampai sekarang tidak ada kabar," ujar Saor yang juga pengacara Novel Baswedan.

Diketahui, Polri menangkap seorang wanita berusia 29 tahun berinisial DKA di rumahnya, bilangan Tangerang, Selasa (31/10/2017) . Ia ditetapkan tersangka dan dijerat Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

DKA dituduh menyebar meme Setya Novanto saat menggunakan masker alat bantu tidur (continous positive airway pressure) di Rumah Sakit Premiere Jatinegara, Jakarta Timur. Polri berjanji akan memburu pembuat dan penyebar meme Setya Novanto lainnya.