JEPANG – Saat Jerman, Prancis, dan banyak negara lain kebanjiran pengungsi dari negara-negara berkonflik, tidak demikian halnya dengan Jepang. Selama semester pertama tahun ini, hanya tiga pengungsi yang diterima. Karena itu, Kepala Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Filippo Grandi mendesak negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe tersebut agar bisa melonggarkan proses penyaringan pengungsi dan menerima lebih banyak lagi. 
Pernyataan Grandi itu dilontarkan di Japan National Press Club, Tokyo, kemarin (20/11). Jepang merupakan salah satu negara maju yang paling sedikit menerima pengungsi. Tahun lalu mereka hanya menerima 28 orang. Padahal, ada 10.091 pengungsi yang mengajukan aplikasi. Sejak 2008, Jepang hanya menerima 152 pengungsi. Mayoritas berasal dari etnis Karen dari Myanmar yang tinggal di kamp pengungsian di Thailand dan Malaysia. 
”Jumlah itu sangat kecil, 20–30 pengungsi per tahun. Saya telah meminta pemerintah Jepang untuk mempertimbangkan apakah jumlah tersebut bisa ditingkatkan,” ujar Grandi. Sebagai perbandingan, AS pada tahun fiskal 2017 menargetkan menerima 110 ribu pengungsi. Jerman dan Turki menerima ribuan pengungsi dari Syria. Bangladesh yang merupakan negara miskin saja telah menjadi rumah bagi sekitar 1 juta penduduk Rohingya.
Pemerintah Jepang berdalih, mayoritas pencari suaka di negaranya hanya mencari pekerjaan, bukan karena hidupnya dalam bahaya di negara asalnya. Di Jepang memang ada kebijakan khusus bagi orang dengan status pengungsi. Yaitu, izin kerjanya bisa diperbarui dengan mudah. Hal tersebut berbeda dengan orang asing yang memang berniat bekerja di Jepang. 
Bantuan yang dikucurkan Jepang ke UNHCR juga terus menurun. Hingga 2 Oktober lalu, Jepang tercatat sebagai pendonor terbesar keempat. Mereka memberikan USD 152 juta (setara Rp 2,05 triliun). Padahal, empat tahun lalu Jepang adalah pendonor terbesar kedua. (Reuters/sha/c10/any)