Capres RI untuk Pemilu 2019, Prabowo Subianto akhirnya buka mulut soal tenaga kerja asing (TKA) yang rencananya akan masuk ke Indonesia. Menurutnya, peerintak semestinya lebih mengutamakan tenaga kerja dalam negeri untuk mengurangi jumlah pengengguran di negeri banyak pulau ini.

Bagi Prabowo, bukannya negara ini anti asing, tapi Indonesia butuh tenaga kerja dengan kemampuan asing dengan ketrampilan yang berasal dari rakyat Indonesia sendiri. Hal tersebut diungkapkannya dalam seminar kebangsaan "Akhiri Kerakusan Korporasi Menuju Negara Sejahtera" yang diselenggarai oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Hati kecil Prabowo pun mengatakan dengan lantang, bahwa pemerintah harus memikirkan rakyat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan yang layak dengan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas.

Kemudian, Prabowo mencontoh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi pembantu di luar negeri. Alangkah sengsaranya mereka lantaran keluarganya tak bisa mencukupi kebutuhan hidupnnya dan anaknya.

"Rakyat kita banyak belum mempunyai pekerjaan yang baik dan layak. Karena itu, perempuan kita terpaksa jadi pembantu di negara-negara lain, mereka meninggalkan suami, anak dan keluarga untuk mengirim uang ke kampungnya. Masak demikian kita izinkan tenaga kerja asing masuk," tutur Prabowo dengan tegas.

Menurutnya, sejak dulu Indonesia perlu bersahabat dengan negara asing. Namun, kembali lagi kepada tujuan dan konsekuensinya nanti. Pemerintah harus selalu menjaga kepentingan dan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia.

Selain itu, Indonesia bukan negara yang terlalu miskin, walaupun kita masih kekurangan SDM yang mumpuni, namun SDA Indonesia sangat melimpah. Hal itulah yang patut pemerintah wasadai, agar SDA Indonesia tak dieksploitasi oleh negara asing.

Untuk itu, Prabowo berharap rakyat Indonesia harus dibekali pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan keahliannya yang akan diterapkan dalam pekerjaannya tersebut. Sehingga Indonesia bisa menggunakan SDM dalam negeri untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Itu semua merupakan kewajiban pemimpin negara Indonesia.

"Kalau rakyat kita tidak mampu kewajiban kita pemimpin negara Indonesia untuk membuat rakyat kita mampu. Kalau rakyat tidak pintar kewajiban pemimpin negara ini untuk membuat rakyat pintar," ujarnya.

Sebab, negara yang maju berasal dari kerja keras dan kegigihan bangsanya, bukan bangsa lain.

Acara yang diadakan di Gedung Joang 45, Jakarta, pada Minggu (29/4/2018) tersebut membuat KSPI semakin yakin untuk menyuarakan aksinya pada peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei nanti terkait pencabutan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA).