Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) untuk mengantisipasi terpaparnya kampus dari ajaran radikalisme. Sebab saat ini, kasus radikalisme, terorisme dan intoleransi diduga tengah merambah ke sejumlah universitas luar negeri.

Rektor Unnes, Prof Fathur Rokhman mengaku tak bisa sepenuhnya mengawasi kegiatan para dosen, staf, dan mahasiswa, terlebih saat di luar kampus. Hal inilah yang melatarbelakangi Unnes bekerja sama dengan BNPT untuk mencegah masuk dan berkembangnya kasus tersebut.

"Rektor tentu mengawasi dalam kegiatan akademis. Di luar itu, bisa bekerjasama dengan yang lebih berwenang. Kalau soal radikalisme, itu bagian dari BNPT," paparnya, Jumat (8/6/2018).

Fathur sendiri pernah mengalami pengalaman yang mencurigakan. Ia menjumpai seorang staf menulis di media sosial mengenai paham yang tak sesuai dengan Pancasila. Mendapati hal tersebut, Fathur langsung menegurnya.

"Saya kasih pengertian, kadang tulisan itu bisa menjadikan persepsi berbeda. Alhamdulillah, mengerti dan mereda," jelasnya.

Ada pula seorang yang menulis thesis tentang Imam Samudra. Dan ada yang menyebut ISIS sebagai bahan candaan.

"Kala itu bahkan sampai membuat pernyataan jika bukan simpatisan. Tapi kalau ceramah berkata senang ISIS, kan jadi ramai. Ternyata ISIS-nya adalah Ikatan Suami Senang Istri Solekah. Saya tegur, itu jangan buat mainan. Bukan bahan bercanda, bisa bahaya," pungkasnya.

Namun, usai ditegur, orang itu mengakui kesalahannya dan tidak mengulang lagi.

Karena paham radikalisme cenderung merusak persatuan dan kesatuan bangsa, mahasiswa Unnes pun diberi materi bela negara di Rindam IV/Diponegoro. Langkah tersebut guna menjadikan mahasiswa militeristik, menurut Fathur.

"Materinya bela negara, tapi lebih ke outbound. Jadi menyenangkan, tidak seram," terangnya.

Fathur yakin civitas Unnes memiliki integritas terkait kecintaan pada NKRI. Namun, jika memang dari Unnes ada yang melanggar terkait radikalisme, rektor akan mengambil tindakan yang tegas sesuai aturan ASN.