Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan seluruh golongan tarif tenaga listrik (TTL) per 1 Januari 2018. Keputusan tersebut diambil meskipun harga BBM dan tarif listrik sudah tidak naik sepanjang tahun ini atau sejak awal 2017.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan, harga BBM dan tarif listrik tidak akan mengalami kenaikan selama tiga bulan ke depan atau sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2018. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Pemerintah memutuskan tarif listrik untuk 1 Januari sampai 31 Maret dinyatakan tetap, sama dengan periode tiga bulan terakhir. Kedua, harga eceran BBM untuk RON 88 atau premium atau gasoil solar ditetapkan harganya sama," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Sementara, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menambahkan, keputusan tarif listrik tetap ini berlaku untuk semua golongan baik subsidi dan non-subdidi ataupun golongan penyesuaian (adjustment tarriff).

"Tetap untuk semua golongan. Subsidi 450 VA, 900 VA, tarif adjustment. Tetap," kata Sofyan.

Atas dasar itu, harga BBM premium penugasan serta solar selama tiga bulan ke depan akan tetap dibanderol Rp6.450 per liter dan Rp5.150 per liter untuk non Jamali. Sementara tarif listrik subsidi untuk 450 volt ampere (VA) dan 900 VA tetap Rp415 per kilowatthour (kWh) dan Rp605 per kWh.

Berbeda dengan tahun baru 2017, terdapat demo di sekitaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat hingga Istana Negara, Kamis (12/1/2017). Pada demo tersebut, terpasang sebuah keranda terbalut kain berwarna putih bertuliskan 'matinya nurani' dan sebuah boneka mayat terlihat di aksi 121 mahasiswa.

Keranda dan boneka tersebut sengaja dibawa sebagai pertanda matinya nurani pemerintah Presiden Republik Indonesia rezim Joko Widodo (Jokowi). Matinya nurani bisa terlihat dari kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mencabut subsidi listrik, hingga penyesuaian pembuatan baru STNK dan BPKB. Padahal semua kebijakan ini dirasa mencekik masyarakat.