Munculnya nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di persidangan kasus proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto membuat publik tercengang. Presiden keenam RI tersebut disebut-sebut ikut memerintahkan agar proyek e-KTP tetap berjalan.

Menanggapi perintah dari SBY, semula mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Mirwan Amir mengaku dirinya sempat menyarankan kepada SBY, yang kala itu menjabat sebagai presiden, bahwa lebih baik proyek e-KTP tidak dilanjutkan. Mirwan mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan penasihat hukum Novanto, Firman Wijaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Namun, ia mengaku tidak memiliki kuasa untuk menghentikan proyek itu, karena ia mengganggap posisinya hanyalah sebagai orang biasa. Oleh karena itu, atas saran dari seorang pengusaha calon vendor e-KTP, Yusnan Solihin, Mirwan melaporkan hal tersebut kepada SBY karena memang ada masalah. Dan iapun tak tahu secara teknisnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai jawaban SBY, ia mengatakan bahwa SBY meminta proyek tersebut untuk dilanjutkan untuk menuju Pilkada.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengaku belum mendapatkan informasi langsung dari SBY terkait kebenaran pengakuan Mirwan tersebut. Namun, apabila pengakuan itu benar, Ferdinand menegaskan bahwa hal tersebut tak membuktikan apa pun.

Ferdinand mengatakan, kebijakan E-KTP saat itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Menurutnya, tidak mungkin Presiden SBY menghentikan begitu saja proyek yang sudah berjalan. Terlebih proyek ini adalah kebijakan demi penataan identitas kependudukan warga negara Indonesia. Penataan ini bertujuan baik juga dalam rangka perkuatan faktualisasi data pemilih dalam setiap pilkada maupun pemilu nasional.

Apalagi, Ferdinand mengatakan, pada saat mirwan Amir menyampaikan hal tersebut ke SBY, belum ada masalah korupsi yang mengganggu proyek E-KTP tersebut. Sehingga SBY tidak mungkin bisa menghentikan proyek itu tanpa alasan yang jelas.