LampuHijau - Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017). Rapat tersebut membahas persiapan Pilkada serentak 2018, bersama Kementerian Dalam Negeri.

Rapat tersebut dihadiri oleh Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono (Soni) dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif. Komisi II DPR mengatakan rapat akan membahas temuan-temuan spesifik tentang persiapan Pilkada serentak.

"Yang mau kita rapatkan pagi hari ini adalah temuan-temuan dari Komisi II pada saat reses, pada saat kunjungan spesifik tentang persiapan Pilkada serentak di 171 daerah yang akan dilaksanakan 2018," kata Komisi II DPR Zainuddin Amali sebelum rapat.

Komisi II DPR akan fokus mengenai e-KTP sebagai syarat bagi pemilih di Pilkada 2018. Beberapa masyarakat di daerah, kata Amali, masih terkendala perihal kepemilikan e-KTP.

"Kami melihat bahwa persoalan tentang e-KTP yang menjadi dasar untuk daftar pemilih itu masih ada masalah di beberapa daerah. Ini mau kami mintakan klarifikasinya pada Dirjen Dukcapil sejauh mana Kemendagri segera bisa memenuhi kebutuhan daerah tentang blanko e-KTP maupun perekaman," ungkap politikus Golkar itu.

Selain soal kepemilikan e-KTP, Amali juga akan menanyakan soal pembiayaan Pilkada di beberapa daerah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintahan daerah setempat. Ia pun mengatakan beberapa daerah masih terkendala perihal NPHD ini.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada Juni 2018 mendatang.

"Komisi II segera memanggil Kemendagri yang berkaitan dengan permasalahan itu untuk bisa memastikan tidak ada masalah signifikan yang kita temui jelang pilkada serentak," tegas Amali.