Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini memberikan peringatan kepada masyarakat untuk memberikan pengawasan dan pengawalan Pemilu 2019 yang lebih ketat.

Rakyat memang diwajibkan memberikan suara, bagi yang sudah berumur 17 tahun dan memiliki KTP. Namun, pengawasan juga perlu, walaupun Bawaslu bertugas penuh di TPS.

"Jadi tugas pertama kita sebagai WNI kalau ingin pastikan kredibilitas maka kawal dari TPS kan semua boleh memperhatikan," ucap Titi.

Dalam diskusi 'Kredibilitas, Integritas, dan Netralitas KPU/KPUD dalam Pilkada/Pileg/Pilpres' di Jakarta, Senin (19/3), ia juga berbicara mengenai kondisi TPS saat perhitungan suara. KPU selalu mengingatkan, jika akan melakukan perhitungan suara, ruangan atau tempat yang digunakan harus memiliki pencahayaan yang cukup, jangan gelap-gelapan. Pasalnya, hal itu bisa dimanfaatkan oleh oknum yang iseng mengelabui rakyatnya terkait perhitungan suara.

Titi mengaku, integritas bangsa Indonesia masih kurang sehingga harus selalu diperbaiki, terlebih saat penyelenggaraan dan hasil dari suara Pemilu mendatang.

"Meski dari instrumen pengawasan, Indonesia enggak ada saingannya. Kita punya DKPP awasin etik KPU. Bawaslu satu-satunya di dunia adanya di Indonesia. Tetapi kenapa masih kebobolan? Karena anatomi pemilu kita rumit dan kompleks," jelas Titi.

Pada Pemilu 2019 mendatang, Titi memprediksikan akan ada 800 ribu TPS. Jadi, ia menambahkan, masyarakat harus atur kekuatan dalam proses di TPS.

Titi juga berkesempatan memberikan wejangan kepada masyarakat untuk membekali pengetahuan masyarakat terkait aturan main di Pemilu 2019. Sebab, Pemilu kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Hal itu perlu diketahui oleh masyarakat yang sudah lama berpengalaman dalam menyumbangkan suaranya ke TPS terdekat.

Menurut Titi, semangat saja tidak cukup. Pertama, semangat mengawal pemilu harus dimulai dengan penguasaan aturan main lantaran orang yang curang biasanya yang tau aturan. Kedua, jangan sampai masyarakat lengah dalam pesta demokrasi nanti, sehingga masyarakat harus selalu waspada dengan TPS di sekitar tempat tinggal mereka. Kalau perlu menjaga TPS tersebut, jika memang masyarakat memiliki waktu luang untuk berkunjung ke TPS.

Tak usah jauh-jauh memikirkan pengawasan Pemilu 2019. Yang perlu kita awasi dalam waktu dekat ini adalah Pilkada mendatang yang akan dilaksanakan sekitar 4 bulan lagi.