DPP Golkar mengadakan rapat pleno dengan keputusan mengangkat Koordinator Bidang Perekonomian Golkar Airlangga Hartarto sebagai ketua umum pengganti Setya Novanto.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid menyatakan pengangkatan Airlangga disebabkan oleh jabatan ketua umum yang dinyatakan lowong saat pembacaan terdakwa Novanto yang dibacakan dalam sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Pengisian jabatan lowong dilakukan melalui rapat pleno dan memutuskan pergantian ketua umum dari Pak Setya Novanto ke Pak Airlangga," jelas Nurdin saat menyampaikan putusan pleno di DPP Golkar, Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017) malam.

Meskipun Airlangga terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi sebelum Munaslub digelar, tapi bukan berarti forum rapat pleno Golkar berlangsung landai. Drama ketegangan di antara pengurus DPP Golkar sudah terasa sejak sebelum rapat pleno dimulai. Pengurus DPP Golkar terpecah menjadi dua kubu perihal pembahasan Munaslub dalam rapat pleno.

Nurdin pun menyatakan sesuai keputusan rapat pleno 21 November, apabila praperadilan Novanto ditolak maka jabatan ketua umum dinonaktifkan dan jabatan pelaksana tugas ketua umum Idrus Marham juga selesai.

Ia mengklaim keputusan rapat pleno ini bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 13 dan 14 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Golkar. Yang menyatakan pengisian lowongan antar waktu pengurus DPP ditetapkan melalui rapat pleno DPP dan disampaikan di forum Rapimnas.

"Keputusan tersebut akan dilaporkan dalam Rapimnas 18 Desember nanti," ucap Nurdin.

Selain itu, rapat pleno DPP Golkar juga memutuskan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) akan digelar pada 19-21 Desember di Jakarta. DPP Golkar pun telah membentuk struktur panitia Munaslub yang diketuai oleh Nurdin dan Nusron Wahid sebagai sekretaris.

Di kubu Airlangga, Nurdin Halid, Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily, dan Korbid Kesra Golkar Roemkono secara terbuka menginginkan rapat pleno langsung membahas pelaksanaan Munaslub.

Di sisi lain, Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Golkar Azis Syamsudin menyatakan rapat pleno tidak bisa membahas mengenai Munaslub. Sebab, menurutnya, pembahasan pelaksanaan Munaslub hanya ada di forum Rapimnas. Tidak hanya itu, Azis menyatakan bila Munaslub tetap digelar melalui keputusan pleno maka akan menjadi cacat secara hukum kepartaian.

"Karena dia harus melewati mekanisme Rapimnas. Penentuan tempat dan tanggal (Munaslub) harus melalui Rapimnas," kata Azis.

Ketua DPP Golkar Andi Sinulingga, di sela rapat pleno, menyatakan perdebatan dua faksi tersebut terus berlanjut di dalam forum. Tarik menarik sengit bahkan sempat terjadi antara kubu Azis dan kubu Airlangga. Munaslub pada akhirnya disetujui oleh kedua faksi yang ada, sehubungan dengan adanya tanda tangan dari 157 pengurus DPP Golkar.

Perdebatan lalu bergeser pada soal tempat dan waktu pelaksanaan Munaslub. Terdapat dua opsi perihal penentuan tempat Munaslub, yakni di Jakarta atau di daerah. Juga ada dua opsi waktu pelaksanaan Munaslub, yakni Desember atau Januari.

Rapat pleno Golkar bisa berjalan kembali dan akhirnya mampu merumuskan teknis pelaksanaan Munaslub, setelah Idrus sebagai ketua sidang menskors forum selama 15 menit melakukan lobi-lobi dan rapat disederhanakan dengan 7 ketua Korbid, Sekjen sekaligus Plt ketua umum, bendahara umum, dan ketua harian.

Andi mengungkapkan tensi rapat pleno kembali meninggi saat membahas kemungkinan pengangkatan ketua umum tanpa melalui Munaslub dengan azas posisi ketua umum lowong. Faksi pendukung Aziz dan Airlangga sama-sama menyampaikan gagasannya. Faksi Airlangga mendukung gagasan tersebut, sedangkan faksi Azis menolaknya.

Menurut Wakil Bendahara Umum Golkar Erwin Ricardo Silalahi yang merupakan bagian dari faksi Azis, forum akhirnya memutuskan menerima azas lowong dan mengangkat Airlangga sebagai ketua umum setelah ada deal.

"Pak Azis legawa. Dealnya jadi ketua DPR," ungkap Erwin dengan lega usai rapat pleno.

Sikap legawa ini diakui oleh Azis setelah rapat pleno. Ia mengaku memilih sikap tersebut karena tidak ingin terjadi kegaduhan karena tarik menarik kepentingan yang terlalu panjang dan sengit.

"Saya memikirkan yang lebih besar. Partai ini harus besar. Partai ini harus menang 2019. Itu yang lebih penting," kata Azis.

Namun, Azis membantah ada kesepakatan seperti kata Erwin di antara dirinya dengan Airlangga di balik sikap legawanya. Ia mengaku sikapnya murni dari hati nuraninya sendiri.

"Enggak ada (deal). Sama-sama legowo saja," kata Azis.

Ketua Banggar DPR ini pun menyatakan perihal posisi ketua DPR merupakan urusan ketua umum terpilih dalam menentukan nama pengganti Novanto yang telah mengundurkan diri.

"(Ketua DPR) terserah ketum Pak Airlangga," imbuh Azis.

Pernyataan Azis ini senada dengan Airlangga. Ia membantah ada deal di antara dirinya dengan Azis. Sebaliknya, ia menyatakan mundurnya Azis karena yang bersangkutan legawa.

"Saya mengapresiasi kebesaran hati Pak Azis telah legawa. Ini membuktikan kebesaran Golkar dan kader-kadernya," kata Airlangga usai rapat pleno.

Menteri perindustrian ini pun menyatakan akan mengakomodasi seluruh kader Golkar dalam masa kepemimpinannya nanti sampai tahun 2019.

 "Dan keputusan rapat pleno ini menunjukkan bahwa proses demokrasi di Partai Golkar berjalan sesuai tata tertib. Bahwa partai Golkar mengerti apa yang dikehendaki oleh rakyat," tambah Airlangga.

Bagaimana kelanjutan dari drama rapat pleno Golkar tersebut? Akankan Airlangga amanah dalam menjalankan tugas barunya sebagai Ketua Umum Partai Golkar?