Lamuhijau.com - Presiden Jokowi pada tayangan di salah satu stasiun televisi swasta mengatakan " Soal utang, saat kita dilantik, utang itu sudah 2000 Triliun dengan bunga kurang lebih 250-an triliun, dihitung saja angkanya", ujar Jokowi. Saat itu Jokowi juga menambahkan bahwa hutang negara akan digunakan untuk bidang-bidang yang produktif dan menguntungkan negara.

Presiden Jokowi mempersilahkan para politikus dari partai oposisi untuk beradu argumen dengan Menteri keuangan, Sri Mulyani terkait banyaknya kritik atas hutang pemerintah yang semakin membengkak dan diklaim mencapai 4000 Triluanan. 

Rizal Ramli, seorang mantan menteri Koordinator Bidang Perekonomian  jaman mantan presiden Gusdur, merupakan salah seorang yang siap menantang Sri Mulyadi untuk debat terbuka terkait hutang pemerintah. Rizal menilai Sri Mulyani gagal bernegosiasi masalah bunga hutang yang terlalu tinggi hingga menjadi beban negara semakin berat dan pada akhirnya masyarakat yang menerima kerugian karena pajak yang dibayar masyarakat banyak tersedot untuk membayar bunga hutang. 

Terkait penghargaan yang diberikan sebagai Menteri keuangan terbaik dunia, Rizal menilai predikat terbaik sri Mulyani karena dia memberikan bunga yang tinggi kepada pihak asing, bukan karena keberhasilannya kinerjanya. "Tentu itu, karena dia berikan bunga dua persen lebih tinggi, lebih mahal dari negara lain.Menteri keuangan Singapura, China, Jepang tidak mendapatkan penghargaan karena ketika menerbitkan bond , mereka bernegosiasi semurah mungkin demi kepentingan bangsanya', tambah Rizal.

Presiden Jokowi mempersilahkan adu argumen dengan menterinya, tapi kebalikan dari PDIP, melalui Sekjennya, Hasto Kristiyanto, PDIP malah menyarankan Sri Mulyani tidak memenuhi ajakan debat Rizal Ramli soal debat masalah hutang negara. 

Hasto menyebutkan bahwa kualitas seorang pemimpin tidak bisa diukur lewat kemampuannya berdebat, tapi harus mampu membangun untuk rakyat dan menjadi harapan negara. 

Kenapa kubu PDIP seolah "tidak berani" beradu argumen atau adu debat masalah hutang negara, bukankah ini bisa saja menjadi solusi bagaimana mengatasi hutang negara yang semakin besar dan pada akhirnya membebani masyarakat sendiri.