Jumat (19/1/2018), Partai Hanura dikabarkan akan menyerahkan struktur kepengurusan partainya ke Kementerian Hukum dan HAM. Pasalnya, struktur kepengurusan yang terbaru baru dimatangkan oleh formatur pada Kamis (18/1/2018) malam. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Daryatmo, Sarifuddin Suddin.
Sementara mengenai SK Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura 2015-2020 kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Sudding mengaku tak tahu kalau ada SK seperti itu. Namun kalau pun itu memang benar adanya, dirinya mengira Kemenkumham tidak cermat, tidak teliti, dan sangat prematur.
Padahal, kata Sudding, OSO telah diberhentikan dari jabatan Ketua Umum Partai sejak Senin (15/1/2018), karena adanya mosi tidak percaya dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC Partai Hanura.
Melalui Munaslub yang digelar pada Kamis siang, Marsekal Madya (Purn) Daryatmo ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Oesman Sapta.
Mosi tidak percaya dari para pimpinan partai Hanura di daerah itu karena kabar adanya kewajiban mahar politik bagi calon legislatif yang akan maju dari Partai Hanura.
