Perjalanan jabatan dalam ranah politik yang telah dicapai oleh Idrus Marham seperti drama Korea, sangat panjang dan tidak semulus yang dibayangkan. Idrus Marham merupakan Mensos pengganti Khofifah yag dipilih oleh Presiden Jokowi dalam reshuffle ketiganya pada tanggal 17 Januari 2018 silam.

Pada Pilpres 2014, Idrus Marham adalah Koordinator Koalisi Merah Putih (KMP), termasuk ke dalam koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang merupakan lawan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Pada Pilpres 2014, Jokowi-JK pun yang berhasil menjadi pemenang.

Namun, seiring berjalannya waktu Koalisi Merah Putih pecah dan merapat ke pemerintah, termasuk Golkar. Ternyata loyalitas Idrus terhadap Golkar tak perlu diragukan.

Idrus Marham selaku Sekjen Golkar, selalu setia di sisi Setya Novanto saat badai menerpa mantan ketua DPR itu. Novanto sempat mundur dari kursi ketua DPR saat kasus 'Papa Minta Saham'.

Idrus Marham pun mengatakan, keputusan akhir Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus 'Papa Minta Saham' tidak memberi sanksi terhadap Ketua DPR, Setya Novanto, tak perlu dipermasalahkan. Bahkan Idrus melihat, pilihan Novanto mundur sebagai ketua DPR harus diapresiasi. Pasalnya, Pak Novanto ingin menjaga martabat partai supaya jangan ada kegaduhan lagi.

Namun, Novanto akhirnya kembali ke kursi ketua DPR setelah putusan Mahkamah Konstitusi bahwa rekaman tak bisa dijadikan alat bukti.

Pada tahun 2017, Novanto kembali tersandung masalah. Kali ini di kasus e-KTP. Novanto dilaporkan MAKI atas dugaan kebohongan publik dalam kasus e-KTP.

Apa yang dilakukan Idrus untuk membela Novanto? Idrus bersuara lantang bakal membela mati-matian Novanto atas laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Partai sangat meyakini Novanto tidak berbohong soal bantahan telah melakukan pertemuan khusus terkait pembahasan e-KTP. Termasuk pernyataan Novanto yang mengaku tidak mengenal dua terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP yakni Irman dan Sugiharto.

Namun, Novanto tidak dapat mempertahankan kebenarannya. Saat ini, Novanto ditetapkan sebagai terdakwa dalam dugaan kasus korupsi KTP-el. Kursi kepemimpinan pun berganti. Idrus yang sempat membela Novanto pun tak bisa berbuat banyak. Keinginannya dulu untuk menjadi calon ketum Golkar juga kandas.

Kemudian, di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, beredar kabar posisi Idrus sebagai Sekjen bakal diganti. Kabar itu terbukti kebenarannya. Idrus ternyata dipilih Jokowi menjadi menteri. Jokowi resmi melantik Idrus Marham menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, pada tanggal 17 Januari 2018. Pelantikan Idrus berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10/P/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial sisa masa jabatan periode 2014-2019.

Mengenai Idrus jadi bawahan Jokowi, sekaligus sebagai bekas koordinator pemenangan Prabowo, ia menjawab dengan santai. Ia menjelaskan bahwa, ia mengira akan suatu hal, patron Idrus bersama kabinet Jokowi adalah konsep pikiran gagasan, dan sejatinya itulah yang harus mereka kembangkan. Persoalan bangsa ini hanya bisa di atasi apabila kesenjangan visi misi bisa mereka dekatkan.

Idrus sempat memberikan dugaan semula, terkait kesenjangan visi misi antara Golkar dengan Jokowi terdapat perbedaan. Namun, pada kenyataannya, semakin hari Golkar mulai menyadari ternyata perbedaan itu hanya terletak pada penggunaan kata. Misalnya saja, Golkar bangun dari desa, visi Nawacita membangun Indonesia dari pinggiran. Bedanya di mana? desa itu ada di pinggir, di pinggir itu kita temukan desa.

Dengan demikian, dia menyadari sebenarnya tidak ada masalah karena hal itu merupakan itu prinsip mereka yakni kesenjangan visi harus mereka atasi dan kesenjangan visi ini komitmen istiqomah untuk melaksanakan visi tersebut.

Sementara itu, dilansir dari Wikipedia, masuknya Idrus dalam dunia politik dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada pemilu 1997. Setelah itu melalui partai Golkar, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk tiga periode berturut-turut yaitu 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014 untuk daerah pemilihan III Sulawesi Selatan. Salah satu peran Idrus yang menonjol sebagai anggota DPR adalah ketika Ia menjadi ketua Panitia Khusus Hak Angket Bank Century.