Pembagian dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang dibagikan oleh PT Telkom Indonesia Tbk mendapat protes keras dari ormas Islam, jika sebelumnya PBNU, kali ini datang dari PP Muhammadiyah. 

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya meminta, PT Telkom adil dalam membagikan dana CSR untuk pembangunan masjid dan gereja. Bukan justru diskriminatif terhadap kepentingan ummat islam. Adil dalam memberikan CSR, akan dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini akan mencoreng PT Telkom Indonesia Tbk sendiri. Jika kejadian ini didiamkan, umat Islam akan berpindah layanan, karena merasa PT Telkom Indonesia Tbk termasuk pendana Gereja, menjadi perusahaan misionaris Kristen.

"PT Telkom mencari hidup di tengah mayoritas Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, dengan posisi bisnisnya tersebut, Telkom harus proporsional dalam membagi dana CSR.  Maksudnya Proporsional itu, Telkom harus paham bahwa pasar Muslim yg besar itulah yang mesti dipupuk dan dihargai sesuai proporsinya," ungkapya dengan serius, Kamis (19/4/2018).

Dijelaskan Mustofa, posisi Telkom, bukan dalam rangka misi khusus terhadap agama tertentu. Namun BUMN ini wajib memberikan hak CSR pada semua pihak sesuai proporsinya. Jika tidak proporsional, maka akan menimbulkan gejolak. Masyarakat akan melihat proses ini, jika dalam waktu tertentu pemerintah tidak melakukan tindakan terhadap jajaran direksi PT Telkom Indonesia Tbk, maka umat Islam akan berbondong-bondong meninggalkan layanan Telkom.

Makna proporsional juga bukan berarti bahwa, penyaluran CSR tidak terkait dengan selera Dirutnya. Jika begitu, maka bisa jadi, yang mendapatkan jatah CSR, hanya pihak-pihak tertentu. Hal ini harus dihindarkan, jika semua kebijakan direksi sesuai dengan agama dari direksinya, maka akan terjadi masalah SARA yang besar. Pemerintah harus mengetahui hal ini dan berani mengambil tindakan.

 "Jika bagi-bagi dana CSR hanya sebatas selera Dirut, maka akan terjadi suatu waktu bahwa dana CSR hanya menguntungkan kepentingan kelompoknya. Termasuk kelompok agamanya,"  tegas dia. 

Karena itu, dirinya menyarankan bahwa PT Telokm yang hidup dan mencari keuntungan di tengah mayoritas muslim, tentu harus memberikan dana CSR yang adil. Besaran 3,5 Milyar untuk Gereja dan 100 Juta untuk Masjid, tentu BUKAN pembagian yang wajar. Itu diskriminasi yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Itu merupakan akal licik dari direksi PT Telkom Indonesia Tbk, yang ingin menjadi misionaris penyebaran agama Kristen. Apakah umat Islam maasih mau menggunakan layanan PT Telkom jika tidak ada perubahan tentang pembagian CSR ini?

"Menurut saya, ini cenderung mirip bentuk lain dari penghinaan oleh pejabat publik kepada kelompok agama. Kebijakan seperti itu, benar-benar sangat merendahkan kelompok Muslim di NTT. Belum pernah saya dengar pejabat seperti ini, dalam melakukan kebijakan pembagian dana CSR," imbuhnya.

Ditanya untuk meredam gejolak umat, apakah Dirut PT Telkom harus dicopot? Mustofa mengatakan jika Presiden punya sensitifitas, sebaiknya pejabat seperti ini dinon aktifkan saja. Jangan sampai, tercemar gara-gara ulah segelintir orang yang tidak jelas motifnya apa. PT Telkom akan tercemar namanya sebagai BUMN yang sukses, hanya kejadian dari direksi yang diskriminatif, tidak adil, tidak proporsional dan ingin mengembangkan agama tertentu di Indonesia.

Perbandingan 3,5 Milyar untuk Gereja dan 100 Juta untuk Masjid, sangatlah jauh timpang. Perbedaannya mencapai 35 kalinya, sangat tidak adil dan tidak proporsional.

Dia berkata, membangun negeri ini, memerlukan kontribusi banyak orang. Namun, merobohkan negeri ini, bisa diawali oleh satu orang. "Dinonaktifkan lebih dulu untuk diperiksa kemungkinan ada motif yang melatarbekakangi kebijakannya itu," ujar Mustofa.

Tidak hanya itu, jika ada indikasi kasus lain, posisi non-aktif yang bersangkutan sangat memungkinkan untuk diperiksa secara intensif. Jika dalam pemeriksaan memang terbukti ada indikasi kesengajaan melakukan diskriminasi, maka yang bersangkutan sebaiknya dipecat dan diganti dengan pejabat yang lebih baik. Pemecatan direksi PT Telkom sangat dianjurkan, bukan cuma dinon aktifkan, bisa jadi kejadian ini akan menular kepada BUMN lain jika didiamkan saja.

"Sudah saatnya, Presiden melakukan bersih-bersih terhadap pejabat yang tidak mampu dan tidak mau bersama-sama membangun negeri ini. Apalagi jika indikasi ketidakmampuan menjadi bos di PT Telkom terbukti, lebih baik Presiden memerintahkan Menteri BUMN untuk merotasi yang bersangkutan," pintanya.

Baru pada pemerintahan ini, diskriminasi terhadap umat Islam terlihat jelas, pemerintah seperti ingin memecah belah bangsa, hanya dengan pembagian CSR dari perusahaan BUMN. Selamatkan BUMN dari direksi seperti ini, hal ini akan membuat jelek citra pemerintah Jokowi saat ini. Makin kental saja pemerintah saat ini tidak ingin merangkul umat Islam, malahan ingin mematikan, ada apakah dengan pemerintah saat ini?

Mungkin masyarakat Indonesia sudah memikirkan untuk mengganti layanan Telkom Indonesia, yang menjadi kebanggan rakyat Indonesia, untuk ditinggalkan.