BEIRUT – Perdana Menteri (PM) Saad Hariri sudah kembali menjalani hari-hari sebagai kepala pemerintahan Lebanon. Tapi, keputusannya mendeklarasikan pengunduran diri dari Kota Riyadh, Arab Saudi, bulan lalu masih mengundang tanda tanya. Dan, Hariri akan membiarkannya menjadi tanda tanya. 

’’Saya tidak akan membahas detail peristiwa itu,’’ kata pemimpin 47 tahun tersebut saat diwawancarai stasiun televisi Prancis C News pada Senin waktu setempat (27/11). Dia menegaskan bahwa apa yang dialami di Saudi hanya akan tetap ada di Saudi. Dia tidak mau membicarakan latar belakang keputusan mundurnya, yang belakangan diurungkan, meski banyak skenario politik yang muncul karenanya. 

Tentang keputusannya mundur yang terkesan tiba-tiba, Hariri mengatakan bahwa sebenarnya semua itu sudah dipertimbangkan. ’’Saya merasa perlu memberikan kejutan yang berdampak positif untuk rakyat Lebanon. Semua itu saya lakukan dengan sukarela, tanpa paksaan siapa pun,’’ lanjut putra mendiang PM Lebanon Rafik Hariri tersebut. 

Secara tidak langsung, Hariri menepis tudingan Hizbullah bahwa dirinya menyatakan pengunduran diri dari Riyadh karena ditekan Saudi. Bahkan, kabarnya, dia sempat menjadi tahanan rumah di ibu kota Negeri Petrodollar tersebut. Tudingan itu kembali menguat setelah Hariri membatalkan pengunduran dirinya atas saran Aoun. Hizbullah yakin, saat berada di Saudi, Hariri memang dipaksa mundur.

Dalam pernyataannya yang disebarluaskan stasiun televisi Saudi pada 4 November, Hariri menyebut Iran dan Hizbullah sebagai ancaman. Dia mengatakan, dirinya memutuskan mundur karena Iran dan Hizbullah menginginkan kematiannya. ’’Sekutu Iran telah berhasil menjadi bagian dari kekuasaan di Lebanon lewat kekuatan senjata mereka. Mereka membangun negara di dalam negara,’’ ujarnya soal Hizbullah. 

Sampai Hizbullah bersedia mengubah status quo, Hariri mengaku bakal bertahan di kursinya. Tapi, jika Hizbullah ngotot mempertahankan status sebagai kekuatan senjata di dalam pemerintahannya, dia tidak segan untuk kembali mengajukan pengunduran diri. Aoun yang saat ini menjadi kepala negara merupakan politikus pendukung Hizbullah. (aljazeera/hep/c19/any)