Lampuhijau.com - Pemilu legasilatif atau Pileg 2019 mendatang akan diisi oleh calon-calon wakil rakyat yang sudah mulai mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum ( KPU ). Perebutan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat Kotamadya atau Kabupaten sampai tingkat pusat mulai ditargetkan semua partai politik yang mengikuti konstelasi Pemilu tahun 2019.

Sebenarnya apa yang menjadi tujuan para calon wakil rakyat untuk menduduki kursi dewan yang banyak orang menganggap sebagai "kursi panas" yang harus diperebutkan ? Amanah, mungkin jadi kata awal tujuan semua calon wakil yang rakyat yang ikut dalam proses pemilihan anggota legislatif dengan alasan membawa suara rakyat yang ingin membawa perbaikan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat, minimal di daerah pemilihannya (Dapilnya).

Sayangnya pada kenyataan yang terjadi, tidak sedikit para anggota legislatif atau wakil rakyat ini yang pada saat sudah menduduki kursi dewan menjadi lupa akan tujuan awal mereka. Banyak kasus terjadi mulai dari yang paling kecil, sudah "melupakan" masyarakat yang memilihnya sampai ke tingkat kasus korupsi yang dilakukan hingga harus berakhir di Kursi Pesakitan.

Kalau kita menilik dari latar belakang calon anggota legislatif, cukup adil jika KPU memberikan salah satu syarat menjadi calon anggota legislatif yaitu bukan mantan napi koruptor. Tujuan KPU dengan memberikan syarat tersebut harusnya diberikan apresiasi agar para anggota dewan legislatif baik di tingkat daerah sampai pusat tidak diisi oleh mereka-mereka yang sudah mempunyai mental buruk "korup".

Menilik dari banyaknya kasus korupsi yang dilakukan anggota dewan, biaya atau cost politik yang cukup besar yang dikeluarkan calon anggota dewan untuk mencapai tujuannya memperoleh salah satu kursi dewan. Cara-cara yang dilakukan dengan mengimingi-imingi masyarakat dan memberikan sejumlah uang agar memilihnya dalam pemilu merupakan penyebab tingginya biaya yang harus dikeluarkan calon wakil rakyat.

Biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses pemilihan sudah barang tentu ibarat sebuah bisnis akan berharap "kembali modal', ini yang pada akhirnya membuat banyak mental anggota dewan yang tergoda mendapakan uang modal dari jalan yang bisa dikatakan melanggar aturan.

Sebenarnya jika tujuan menjadi wakil rakyat adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang memilihnya, pikiran untuk memupuk kekayaan diri bisa diminimalisir. Namun pada kenyataannya, kursi dewan yang menjadi target dikejar karena "ambisi" pribadi hingga cara apapun akan ditempuh untuk mencapai ambisinya.

Money politik atau yang biasa disebut "serangan fajar" menjadi senjata andalan di akhir persaingan merebut kursi dewan. Dengan menyebarkan sejumlah uang kepada masyarakat diharapkan perolehan suara mencukupi untuk menjdai syarat mendapaatkan satu kursi di gedung dewan. Saat tujuan tercapai, calon wakilo rakyat yang melakukan cara-cara seperti ini biasanya melupakan konstituen yang sudah memilihnya dan yang lebih parah lagi berusaha mendapatkan hasil yang lebih dengan apa yang sudah dikeluarkan tanpa memikirkan nasib masyarakat yang sudah berjasa mengangkatnya duduk di kursi dewan.