Saat ini banyak video dukungan dari kepala daerah ke capres petahana, sedangkan ada seorang lurah yang ikut ke capres lainnya, langsung ditahan. Rakyat melihat fenomena ini sangat memuakkan, seorang kepala daerah yang harus keliling daerahnya, tapi selalu memihak ke salah satu capres, rasanya tidak pantas.

Kepala daerah, baik itu gubernur, walikota/bupati, camat, lurah, semuanya bekerja untuk rakyat, bukan hanya ke capres petahana. Jika hal ini terus berlanjut, coba bayangkan jika kepala daerah tersebut keliling daerah tetapi diikuti oleh tatapan rakyatnya, yang merasa kepala daerah ini hanya bekerja untuk partainya saja.

Siapapun yang menjadi presiden, petahan atau presiden baru, dipastikan kepala daerah itu akan malu jika berkeliling daerah. Kepala daerah tersebut akan pilih-pilih daerah yang sesuai dengan pilihan capresnya.

Sebagai contoh, Ridwan Kamil yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat, pasti merasa “kagok” jika menghadiri di daerah yang penuh dengan pendukung capres 02. Apalagi jika capres 02 memenangkan pilpres 2019. Ridwan Kamil akan merasa terasing jika keliling daerah, ternyata Jawa Barat malahan mendukung capres 02.

Rakyat makin muak, melihat camat pun ikut memihak, dengan suara bagai preman, ikut mendukung capres petahana, dikumpulkan oleh seorang gubernur. Rasanya sangat tidak pantas. Apakah ada tekanan dari capres petahana ke gubernur, gubernur ke walikota/bupati, dan selanjutnya ke bawah terus, sampai akhirnya tekanan ke rakyat. Jika tidak memilih capres petahana, maka kucuran uang desa tidak diberikan.

Menuju 17 April 2019, makin banyak dana keluar dari pemerintah menuju desa. THR dan gaji ke-13 pun rencananya akan dipercepat sebelum pilpres, puasa saja belum sudah mau diberi THR. Walaupun berita terakhir, pemberian THR ditunda seperti biasa, mendekati hari raya, tetapi dari idenya saja untuk mempercepat THR sebelum pilpres sangat janggal.

Dulu, kepala daerah selalu berada ditengah-tengah pada saat pemilu, tidak memihak tetapi selalu berada diantara rakyatnya. Sehingga rakyatnya juga sangat menghargai kepala daerah tersebut pada saat berkeliling daerah.

Semoga Bawaslu, sebagai pengawas pemilu, bisa berbuat tegas, karena hal ini sangat memalukan, memperlihatkan kepala daerah yang bisa ditekan oleh penguasa saat ini. Rakyat sekarang sudah cerdas, mereka tidak akan menghargai kepala daerah jika nyata-nyata mendukung salah satu capres. Hal ini untuk mencegah ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah daerah yang mengurus proses perhitungan suara dari daerah ke pusat.