Lampuhijau.com - Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang mngusulkan dua Perwira Tinggi ( Pati ) Polri menjadi Pejabat Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat menuai banyak komentar. Tjahjo mengusulkan Irjen Pol Iriawan diusulkan menjadi pejabat Gubernur Jawa Barat dan Irjen Pol Martuani Sormin menjadi pejabat Gubernur Sumatera Utara. Tak hanya di Jabar dan Sumut, Mendagri juga berencana menunjuk unsur militer dari Kemenhan RI menjadi PJ Gubernur di sejumlah daerah.

Tjahjon Kumolo beranggapan, penunjukan pejabat Polri ini karena alasan keamanan daerah selama pilkada berlangsung, namun beberapa partai politik beranggapan lain, bahwa jika hal ini dilakukan, selain melanggar undang-undang, juga bisa menimbulkan kekhawatiran pj Gubernur ini bisa mendukung pasangan calon gubernur di Jabar dan Sumut yang kebetulan berasal dari Polri.

Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN ) Zulkifli Hasan, sangat berharap bahwa masalah pejabat gubernur yang berasal dari TNI dan Polri ini hanya sekedar wacana saja dan belum dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi.  Menurut Zulkifli Hasan yang kerap disapa Bang Zul ini, dari pihak Mensesneg sendiri yang mengatakan bahwa ini masih wacana.

"Pak Mensesneg sudah mengatakan, itu kan baru wacana. Kalau baru wacana mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kan baru wacana, kata Mensesneg loh. Kan berarti nada-nadanya enggak setuju," jelas Bang Zul.

Dari pihak Kemendagri sendiri mengaskan bahwa itu tak hanya sekedar wacana tapi sudah diusulkan dan diajukan kepada Presiden Jokowi. Alasan Kemendagri menempatkan Pj Gubernur ini dengan alasan potensi konflik di daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2018.