Belum ada setahun memimpin DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dibebastugaskan bila mengabaikan waktu rekomendasi Ombudsman. Waktu yang diberikan hanya 60 hari untuk Anies menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman terkait penataan dan pembukaan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ombudsman melaporkan temuannya berupa empat maladministrasi pada penataan PKL dan penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang. Menurut Ombudsman, hal itu tergolong penyimpangan dalam hal pengabaian kewajiban hukum, penyimpangan prosedur, perbuatan melawan hukum, dan inkompetensi.

Sementara itu, Plt Ketua Ombudsman perwakilan DKI, Dominikus Dalu, menegaskan apabila dalam 30 hari tidak ditanggapi Pemprov DKI, laporan tersebut bisa saja ditingkatkan menjadi rekomendasi. Keputusan itu tentunya berlaku setelah melalui mekanisme pleno pimpinan Ombudsman RI.

Namun, berkali-kali Anies dimintai konfirmasi terkait solusi masalah itu. Anies menghormati adanya teguran dari Ombudsman dan akan dipelajarinya lebih dulu. Pasalnya, ia mengungkapkan laporan yang ia terima juga panjang alurnya.

"Semua kita pelajari dulu," ungkapnya.

Memang sampai sekarang belum terlihat perubahannya. Tapi, Anies akan mempelajari terlebih dahulu meski belum ada tindak lanjut dari Pemprov DKI terkait rekomendasi tersebut.

"Kalau menghormati, dibaca, disimak, dipelajari. Dari situlah kita respons. Kalau kemudian hanya sepintas-sepintas, kemudian jawab, respons, malah enggak menghargai Ombudsman," tuturnya sambil menjelaskan alasannya.

Ombudsman sendiri berasal dari bahasa Swedia kuno umbuðsmann, artinya perwakilan, merupakan seorang penjabat atau badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat. Ombudsman memang sering kita dengar di tingkat pemerintahan, namun dapat juga ditemui dalam perusahaan, universitas, dan media massa.