Lampuhijau.com - Pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan para politisi partai oposisi untuk mengajak adu argumen tentang kinerja menterinya direspon positif oleh banyak kalangan. Salah satu sosok yang menantang debat dengan Menteri Jokowi, Sri Mulyani yaitu Rizal Ramli. Rizal Ramli merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian jaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur.

Alasan Rizal ingin menantang debat Sri Mulyani terkait hutang negara yang dirasakan semakin membengkak di era pemerintahan Jokowi, kurang lebih 4000 Triliun, Sri Mulyani dinilai Rizal telah gagal bernegosiasi dengan pihak investor asing terkait bunga yang besar. Menurut Rizal, jika Sri Mulyani bisa negosiasi seperti menteri keuangan negara lain, Singapura, Jepang dan China, beban hutang Indonesia tidak akan semakin berat dan otomatis rakyat yang menjadi korbannya dengan semakin mahalnya harga kebutuhan ekonomi.

Rupanya tak hanya Rizal yang ajak debat Sri Mulyani terkait hutang negara, Fadli Zon juga siap debat dengan Sri Mulyani walaupun dirinya bukan orang ekonomi tapi pernah belajar ekonomi. "Saya juga berani berdebat dengan Sri Mulyani, saya juga belajar ekonomi", tantang Fadli Zon.

Baik Rizal Ramli mapun Fadli Zon sama-sama mempertanyakan penghargaan yang diterima Sri Mulyani sebagai Menteri Ekonomi terbaik dunia. Fadli zon menganggap menteri ekonomi tebaik yang disandang Sri Mulyani bukan karena ekonomi Indonesia semakin baik, tapi karena Sri Mulyani memberikan keleluasaan pada investor asing dan memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan negara asia lainnya.

Terkait debat ini, beberapa tokoh politik termasuk Ketua Museum Rekor Indonesia ( MURI ), Jaya Suprana siap menjadi moderator debat dan beberapa stasiun televisi swasta pun sudah siap menanyangkan secara langsung debat ini agar masyarakat Indonesia mengerti ada apa sebenarnya dengan hutang Indonesia.

Dari kubu PDIP sendiri melalui sekjennya, Hasto Kristiyanto, malah menyarankan Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk tak meladeni tantangan Rizal Ramli. Kenapa PDIP malah seolah tidak berani dan menghalangi terjadinya debat ini, padahal Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan sinyal kepada partai oposisi untuk mengkritisi kinerja menterinya ?