Jakarta : Kota dengan Pelanggaran HAM Terbesar Akibat Pilkada Lalu

Jakarta : Kota dengan Pelanggaran HAM Terbesar Akibat Pilkada Lalu

Nur AK
10 Des 2017
Dibaca : 875x
Temuan KontraS mengenai HAM sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

DKI Jakarta menjadi provinsi terbanyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2017, dari Januari hingga Oktober. Hal tersebut disampaikan oleh Ananto dari Divisi Riset dan Advokasi dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Allah SWT.

DKI Jakarta merupakan daerah dengan pelanggar HAM terbesar akibat pilkada lalu, khususnya dari sisi kebebasan berekspresi. Menurut data KontraS, sekitar 19 orang luka-luka, 16 orang ditahan, dan 39 orang mengalami intimidasi akibat pelanggarana HAM di Jakarta lalu.

"DKI (Jakarta) menjadi provinsi pelanggaran tertinggi dengan 33 peristiwa," ungkap sebut Ananto dalam peringatan Hari HAM Sedunia di Menteng, Jakarta, Minggu (10/12/2017).

Untuk totalnya, menurut Ananto, peristiwa pelanggaran berekspresi dari Januari hingga Oktober 2017 mencapai 223 kasus. Dari ratusan kasus itu, sekitar 526 orang menjadi korban, yakni 151 luka-luka, 888 tewas, 201 ditahan, dan 166 dalam kondisi lain-lain.

KontraS juga membeberkan jumlah peristiwa praktik penyiksaan di Indonesia sepanjang Januari-Oktober 2017 mencapai 163 kasus. Dari ratusan perkara itu, hanya kasus Meranti, yakni penyiksaan terhadap warga oleh Polsek Meranti yang berhasil masuk meja hijau. Motif pelaku penyiksaan Januari-Oktober masih berfokus pada pengakuan (54 kasus) dan bentuk hukuman (48 kasus).

Menurut data yang dihimpun KontraS, pelaku praktik penyiksaan dilakukan oleh polisi, TNI, dan sipir. Sekitar 50 persen lebih pelaku dominan penyiksaan Januari-Oktober 2017 didominasi oleh kepolisian (84 kasus), kemudian TNI (29 kasus), dan sipir (19 kasus). Para pelaku masih menggunakan cara lama untuk menghentikan proses hukum seperti memberikan uang kerohiman atau membuat pernyataan damai.

Selain itu, aksi tindakan pembunuhan di luar proses hukum mencapai ratusan. KontraS mencatat ada 107 peristiwa penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur. Dari tindakan tersebut, sekitar 106 meninggal dan 36 mengalami luka-luka selama September 2016-September 2017.

Di sisi lain, tren pembubaran kegiatan masih menjadi bentuk pelanggaran HAM paling dominan. Sekitar 101 pembubaran paksa dilakukan periode Januari-Oktober 2017. Setelah pembubaran, aksi pelarangan (76 kasus) dan aksi penganiayaan (57 kasus) berada di peringkat kedua dan ketiga.

Korban kekerasan terhadap pembela HAM pun tidak sedikit. Pada tahun 2017, KontraS mencatat setidaknya telah terjadi 57 kasus praktik kekerasan dan 34 kasus kriminalisasi. Pembela HAM yang paling banyak menjadi korban adalah jurnalis (101 orang), warga sipil (74 orang), aktivis (59 orang), aktivis lingkungan (4 orang), mahasiswa (46 orang), dan komunitas (16 orang). Mayoritas menjadi korban dalam bentuk tekanan, kekerasan, dan intimindasi akibat mengkritik dan menyampaikan aspirasi terhadap kinerja pemerintah.

Temuan KontraS tersebut ternyata sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut hasil survei BPS, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 mengalami kemunduran. Dalam data BPS per September 2017, angka IDI 2016 berada pada 70,09. Angka ini turun 2,83 dibanding tahun sebelumnya (2015) yang berada pada angka 72,82.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Copyright © 2023 LampuHijau.com - All rights reserved
Copyright © 2023 LampuHijau.com
All rights reserved