LampuHijau.com - Setelah dipikir-pikir, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, rasanya kurang pas kalau disebut untuk kepentingan masyarakat Jakarta dan Bandung. Yang lebih diuntungkan yaitu developer Summarecon, karena stasiun pemberhentiannya berlokasi di kawasan Summarecon Bandung.
Proyek in bernilai: USD 6.07 Miliar, senilai dengan Rp 85 T tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan developer. Pihak Summarecon bisa menjual harga tinggi Summarecon Bandung dengan adanya fasilitas kereta cepat.
Pemiliki kereta cepat Jakarta Bandung yaitu konsorsium antara negara Indonesia dan China dengan nama PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC).
Saat ini, sekitar 40% dari saham KCIC dimiliki oleh China Railway International dan 60% persen dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI itu sendiri merupakan perusahaan yang merupakan gabungan dari empat BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PTPN VIII dan PT Jasa Marga. Adapun, komposisi penyertaan saham pada PSBI adalah Wijaya Karya menguasai 38% atau Rp1,710 triliun, KAI dan PTPN VIII sebesar 25% atau Rp1,125 triliun dan Jasa Marga sebesar 12% atau Rp540 miliar.
Apakah China Railway International ada sahamnya Summarecon? Belum diketahui secara pasti.
Apakah ada bujuk rayu Summarecon kepada pemerintah untuk menggolkan proyek kereta api cepat Jakarta Bandung? Hanya pemerintah dan pengembang Summarecon yang tahu.
Pemerintah ingin menurunkan saham kepemilikan PT PSBI menjadi 10%, jadi 90% menjadi milik China Railway International, jadi selama kereta api itu ada, pengguna kereta api itu (baca:rakyat indonesia) membayar 90% nya ke China Railway International.
Jika fasilitas umum kereta api sudah bisa dimiliki asing, bagaimana dengan negara sebagai pengatur negeri ini? Apakah cuma diam saja? Atau malahan mendukung agar perusahaan asing memiliki usaha di Indonesia.
Apakah rakyat Indonesia akan membayar selamanya ke perusahaan China Railway International? Sepertinya iya, karena ini kepemilikan perusahaan, sama halnya PT. Indosat yang telah dijual ke pihak asing, dan sulit untuk kembali ke kepemilikan negara.
Sungguh memalukan jika pemerintah saat ini membiarkan rakyat indonesia membayar ke perusahaan asing/negara lain, apalagi dengan usaha yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Masa fasilitas untuk rakyat di fasilitasi oleh negara lain?
Apakah proyek infrastruktur di Indonesia saat ini semuanya dengan model seperti ini? Dikuasai oleh negara lain?
Mari kita berpikir jernih, proyek negara, yang membiayai rakyat Indonesia, 10% - 60% dari nilai proyek, tetapi penggunaannya untuk promosi sebuah perusahaan pengembang dan keuntungannya diberikan untuk negara lain?
Padahal ini adalah fasilitas umum, kereta api, seharusnya negara yang menguasai. Sepertinya Indonesia mulai dijajah kembali. Apakah ada yang peduli?
