Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menanggapi pernyataan Mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dugaan aparat tak netral di Pilkada.
Pasalnya, menurut Fahri, pernyataan yang keluar dari mulut Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak sembarangan dalam menyampaikan informasi. Ia berharap, secara etis harus dijawab. Jika tidak ya, brarti tak etis.
"Secara etis harus dijawab, enggak etis kalau enggak ditanggapi Jokowi. Ini penting dan menjawab semua kecurigaan," ungkap Fahri, Senin (25/6/2018) dikutip dari laman Merdeka.
Sebagaimana dikatakan SBY, dirinya pasti mendapatkan laporan soal potensi kecurangan Pilkada yang menjurus ke partainya. Fahri sendiri menyebutnya sebagai peringatan.
"Dia pernah memimpin lembaga-lembaga itu 10 tahun. Jadi dia tahu titik-titik lemah dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu. Maka dia memberi warning," jelasnya.
Sehubungan dengan hal itu, Fahri menegaskan bahwa seluruh aparatur negara harus berhati-hati menjaga sikap selama Pilkada, karena menjelang Pilkada ini rentan terjadi kesalahpahaman antara bekerja untuk partai dengan bekerja untuk negara.
"Karena itu berhati-hati bersikap berkoordinasi bekerja, sebab beda antara bekerja untuk partai, untuk kandidat dengan bekerja untuk negara," tegasnya.
Sebelumnya, SBY mengaku menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur jabar yang kini menjadi cagub Jabar Deddy Mizwar digeledah. Hal ini termasuk salah satu laporan yang diterimanya bahwa terjadi kecurangan di pilkada yang merugikan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat. Sehingga SBY pun mengingatkan lembaga pemerintah termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI harus bersifat netral dalam pilkada.
"Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan penjabat gubernur," tanya SBY saat konferensi pers di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018) silam.
