KPK Masih Menginginkan Pemeriksaan pada Istri Novanto

KPK Masih Menginginkan Pemeriksaan pada Istri Novanto

Nur AK
14 Nov 2017
Dibaca : 362x
Sepertinya KPK tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan aturan hukum bagi Setya Novanto.

LampuHijau – Kasus Setya Novanto belum juga tuntas diselesaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak bulan Juli silam, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan seluruh pimpinan DPR akan segera menggelar rapat pasca penetapan Ketua DPR RI Setya Novanto yang dijerat KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP.

Harus berapa lama sebenarnya KPK akan menuntaskan masalah ini? Ditambah pada Jumat (10/11/2017) Istri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astiani Tagor tak menghadiri pemeriksaan penyidik KPK.

“Yang bersangkutan tidak datang dan mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir karena sakit,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (14/11).

Deisti sedianya bakal diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Menurut Febri, turut dilampirkan surat keterangan sakit Aditya Medical Centre dalam surat yang disampaikan Deisti. Surat tersebut menjelaskan bahwa Deisti yang berprofesi sebagai Ketua Yayasan Komunitas Gerakan Peduli Anak Indonesia (Kugapai) dianjurkan istirahat selama sepekan.

“Surat tersebut ditandatangani dokter pemeriksa Okky Khadarusman,” ujar Febri.

Febri juga menyatakan bahwa pemeriksaan Deisti dilakukan dalam kapasitasnya sebagai mantan Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana.

Penyidik KPK rencananya kembali menjadwalkan pemeriksaan Deisti pada Senin 20 November 2017.

“Penyidik akan melakukan pemanggilan kembali untuk diperiksa pada Senin depan. Kami ingatkan agar yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan hadir memenuhi panggilan penyidik,” pungkas Febri.

KPK masih butuh beberapa saksi guna menetapkan aturan hukum yang layak kepada Novanto.

Selama Novanto dicekal secara otomatis tugas- tugasnya didelegasikan kepada pimpinan DPR lainnya. Sedangkan fungsi internalnya seperti mewakili pertemuan-pertemuan dengan rapat kenegaraan, tanda tangan peresmian, dan fungsi DPR nyaris tidak terganggu sama sekali.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Copyright © 2020 LampuHijau.com - All rights reserved
Copyright © 2020 LampuHijau.com
All rights reserved