Lampuhijau.com - Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun ini, membuat para calon pasangan baik di tingkat propinsi maupun daerah ( Kotamadya dan Kabupaten ), mulai ancang-ancang menyiapkan berbagai macam jurus dan strategi pemenangan. Jurus yang diyakini efektif untuk dapat membongkar suara dan sampai saat ini masih banyak dipergunakan yaitu jurus Uang. Tak bisa dipungkiri, untuk menjadi kepala daerah baik kota, kabupaten maupun propinsi, dibutuhkan biaya atau banyak yang menyebut Cost Politik yang cukup besar.
Cost Politik yang ada, tak hanya untuk kebutuhan memobilisasi massa sebagai pendukung atau pendulang suara dari pasangan calon ( Biaya makan, transport massa menjadi biaya yang cukup tinggi ), Atribut mulai bendera partai, spanduk, banner, baligo sampai ke media cetak dan elektronik. Dan yang menjadi biaya yang paling besar dalam sebuah pilkada sebenarnya adalah "Money Politik".
Tak sedikit ditemukan kecurangan-kecurangan dalam pilkada baik di daerah maupun propinsi ditemukan praktek-praktek money politik terutama saat menjelang pemilihan. Pasukan yang disebut team sukses pasangan calon, biasanya bergentayangan pada malam hari saat menjelang pemilihan. Tujuannya SATU, Menang. Cara seperti ini sebenarnya dilarang dan akan mendapatkan sanksi dari Panwaslu selaku pengawas pilkada, namun praktek di lapangan, masih banyak dari mereka yang melakukan permainan kotor ini dan bisa lolos dari pengawasan panwaslu.
Pada akhirnya, Cost Politik yang dikeluarkan pasangan calon Gubernur, Pasangan calon Wali kota dan Pasangan calon Bupati sungguh-sungguh luar biasa. malah kalau mau dihitung dari pendapatan atau gaji seorang kepala daerah selama lima tahun, tidak akan menutup pengeluaran yang ada.
Dari sinilah Kepala Daerah yang berhasil unggul dalam sebuah pilkada dengan mengeluarkan Cost Politik yang besar, akan mulai berpikir bagaimana caranya mendapatkan kembali uang yang sudah banyak dikeluarkan untuk Pilkada. Tak heran jika mereka yang terkena kasus korupsi sering menghalalkan segala cara dan mengeluarkan segala macam alasan agar uang negara yang harusnya dikelola dengan baik dan amanah menjadi ladang pendapatan mereka memdapatkan pengambalian biaya politik yang besar tadi.
Sangat disayangkan, walaupun sudah banyak partai atau calon kepala daerah yang pada saat kampanye mengatakan "jangan mau ditukar uang seratus ribu dengan masa depan anda selama lima tahun", namun kenyataannya, karena takut kalah, yaaa... lakukan juga hal seperti itu.
